Network
KILAS KLATEN – Minggu lalu, Gubernur Montana Greg Gianforte menandatangani undang-undang yang melarang TikTok di negara bagian tersebut. Sekarang perusahaan ini membalas dengan sebuah gugatan hukum yang bertujuan untuk membuat aplikasi ini tetap tersedia bagi warga Montana.
Dalam pengaduannya, TikTok berargumen bahwa larangan Montana melanggar Konstitusi dengan membatasi hak perusahaan untuk menghosting dan mendistribusikan konten yang dibuat oleh pengguna. TikTok juga berpendapat bahwa Montana melangkahi perannya dengan mencoba membuat undang-undang tentang masalah keamanan nasional dan tidak tunduk pada regulator federal, menempatkan beban yang tidak semestinya pada kemampuannya untuk melakukan bisnis antar negara bagian dalam prosesnya.
TikTok meminta pengadilan untuk memblokir larangan Montana, yang jika dikabulkan, akan memungkinkan aplikasi tersebut untuk menjalankan bisnis seperti biasa di negara bagian tersebut sementara pengadilan menyelesaikan masalah yang relevan.
Baca Juga: Cara Mengembalikan Font Lama TikTok Yang Berubah
"Kami menantang larangan TikTok yang tidak konstitusional di Montana untuk melindungi bisnis kami dan ratusan ribu pengguna TikTok di Montana," kata juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter, kepada TechCrunch. "Kami yakin gugatan hukum kami akan menang berdasarkan preseden dan fakta yang sangat kuat."
TikTok telah menghadapi tekanan yang meningkat di AS dari Kongres dan badan legislatif negara bagian dalam beberapa bulan terakhir. Aturan yang melarang TikTok di perangkat milik pemerintah dan jaringan kampus sudah bermunculan, tetapi larangan menyeluruh di Montana terhadap akses ke aplikasi ini meningkatkan ancaman tersebut secara signifikan, meskipun tidak jelas bagaimana larangan di tingkat negara bagian terhadap aplikasi tertentu dapat ditegakkan.
"Hari ini, Montana mengambil tindakan paling tegas dari negara bagian mana pun untuk melindungi data pribadi dan informasi pribadi sensitif warga Montana agar tidak diambil oleh Partai Komunis Tiongkok," kata Gianforte pekan lalu, menyinggung klaim yang tidak berdasar bahwa aplikasi tersebut berbagi data dengan pemerintah Tiongkok.
