Network
KILAS KLATEN – Pemerintah awalnya mengabarkan jika Indonesia akan mendapatkan investasi dari SoftBank untuk Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Setelah SoftBank, pemerintah kembali mengumumkan akan mendapatkan investor dari Timur Tengah. Namun, hingga saat ini, hal tersebut juga masih belum jelas.
Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan fakta mengenai prospek investasi di IKN tersebut.
Setelah berbagai calon investor di IKN tdk muncul, akhirnya Pemerintah obral besar IKN berupa tax holiday 30 tahun, deduksi pajak sampai 350 % dan HGB 160 tahun. Bahkan Presiden sendiri yg terjun langsung sebagai marketing investasi di IKN.
"Awalnya mereka mungkin menganggap ada prospek, tetapi kan semakin hari kelihatan semakin tidak ada prospek. Nah, jadi menurut saya, saya menyatakan sekarang IKN sudah dipasarkan bagaikan pemasaran real estate oleh Presiden, tapi dampaknya tetap enggak laku," kata Said Didu.
Karena faktanya memang tidak memungkinkan secara ekonomi. Jadi kalau konglomerat mau masuk, saya enggak yakin mereka mau masuk ke sana," ujar Said Didu.
Sebelumnya Basuki Hadimuljono, selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat dijadikan kantor bersama.
Dia meminta seluruh pekerja mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk konsultan tinggal jadi satu di hunian pekerja ini agar mudah untuk berkoordinasi.
"Selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama di situ. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinir dengan rapi," kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, hari Minggu kemarin, 23 Oktober 2022.
Namun disisi lain, Said Didu mengungkapkan bahwa tidak adanya konglomerat yang masuk untuk berinvestasi di IKN, membuat dirinya menyimpulkan jika proyek pembangunan tersebut berdasarkan kepentingan politik.
"Jadi inilah fakta bahwa perencanaan politis tidak selalu bisa ekonomis. Ini kan keputusan politik bukan keputusan perencanaan. Janganlah perencanaan politis mendominasi pembangunan di Indonesia, itu akan selalu jadi masalah. Ada tiga tahapan perencanan, mulai dr bawah, teknis teknologi, birokratis, dan keputusan politik," Tutupnya.***
