Network
KILAS KLATEN - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) bersama Kementerian/Lembaga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022, kemarin.
Koordinasi antar pemangku tersebut adalah kepentingan dan komunikasi kepada publik menjadi kunci sukses penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini diungkapkan.
Budi mengatakan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, diharapkan penyelenggaraan angkutan nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan juga sehat.
Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait. Kemenhub berkoordinasi intensif dengan Polri, TNI, Pemda, dan operator terkait.
Hal tersebut untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan, diantaranya manajemen rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan, menangani pasar tumpah, melakukan penambahan rest area, memastikan pasokan BBM di jalur utama, melakukan sosialisasi secara intensif kepada petugas dan masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, memastikan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, dan pengawasan penerapan prokes.
Selain itu pihaknya juga menyampaikan kesiapan dan sejumlah langkah antisipasi yang akan dilakukan Kemenhub beserta pemangku kepentingan terkait, untuk melancarkan penyelenggaraan angkutan nataru, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
“Pada libur Nataru kali ini tidak ada pembatasan mobilitas seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, pelayanan transportasi publik tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” ujarnya
Menhub menambahkan, akan mengantisipasi potensi pergerakan dalam wilayah aglomerasi, mobilitas lokal, potensi pergerakan ke lokasi- lokasi wisata, serta para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Pada angkutan Nataru kali ini, pemerintah tidak membatasi mobilitas seperti pada tahun sebelumnya. Karena itu, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pergerakan masyarakat dibanding tahun sebelumnya.
“Kita harus memperhatikan tren mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan karena bersamaan dengan waktu libur sekolah. Momen ini juga akan dimanfaatkan masyarakat untuk liburan ke tempat wisata, dan juga tidak adanya pembatasan mobilitas, sehingga menyebabkan pergerakannya diprediksi cenderung meningkat dari biasanya,” ucap Menhub.
Kendati tidak ada pembatasan, Menhub menekankan kepada seluruh pihak terkait untuk tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, sesuai aturan syarat perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid 19 dan Instruksi Mendagri.
Baca Juga: Harga Tiket Destinasi Wisata Alam Air Terjun Jumog di Karanganyar, Cocok untuk Libur Tahun Baru 2023
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat di masa libur nataru yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, diprediksi potensi pergerakan masyarakat yang bepergian pada Nataru tahun ini yaitu 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang.
Dalam rakor ini, sejumlah hal lainnya yang disampaikan Menhub diantaranya yakni: meminta dukungan Korlantas untuk memberi pengawasan khusus kepada pengendara sepeda motor terkait aspek keselamatan.
Kemudian, melakukan pemantauan terhadap harga tiket transportasi publik, khususnya pesawat udara.
Selanjutnya, mengantisipasi pergerakan penumpang dan kendaraan di dua titik krusial yaitu di Tol Jakarta - Semarang dan di Pelabuhan Penyeberangan Merak - Bakauheni, mengawasi pergerakan penumpang kereta api khususnya di rute favorit, memaksimalkan rotasi operasional pesawat, melakukan ramp check khususnya pada angkutan wisata yang rawan terjadi kecelakaan dan melakukan penegakkan hukum bagi operator yang melanggar, serta mengantisipasi cuaca ekstrem.
Untuk meningkatkan koordinasi, Kemenhub akan membentuk Pusat Koordinasi Nasional (POSKO) Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan instansi lintas sektoral terkait.
Dalam rakor, seluruh sektor transportasi dan juga TNI, Polri dan lembaga lainya diberi kesempatan menyampaikan rencana dan dukungan, dalam melancarkan penyelenggaraan angkutan selama liburan nataru.***
