Network
KILAS KLATEN - Dalam suasana politik yang semakin memanas, Pakta Integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, telah menjadi bahan perdebatan dan kontroversi di kancah politik lokal. Pakta tersebut menegaskan niat keras Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan presentase lebih dari 60 persen di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Namun, pertanyaan muncul terkait dengan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan Pj kepala daerah.
Jurubicara Perhimpunan Aktivis 98, Agung Wibowo Hadi, tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap kegagalan Kemendagri. Pernyataan tajam yang menyebut "Mendagri Tito Karnavian gagal" menjadi sorotan utama Agung pada Sabtu (19/11). Menurut Agung, Kemendagri tidak hanya gagal menjalankan kewenangan dan kewajibannya, tetapi juga diduga terlibat dalam politik "main mata."
Agung menduga bahwa Mendagri Tito Karnavian mungkin menggunakan Pj kepala daerah sebagai alat untuk mengamankan kemenangan calon tertentu pada Pilpres 2024. "Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ungkap Agung. Dengan berani, Agung menyerukan agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Mendagri dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Agar jalannya Pemilu 2024 jujur, adil dan aman,” tambahnya.
Pakta Integritas Yan Piet Moso menjadi pusat perhatian karena tidak hanya ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong, tetapi juga oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023. Meskipun kontroversial, Menko Polhukam dan cawapres, Mahfud MD, berpendapat bahwa pakta ini tidak melanggar hukum. Pernyataan ini pun diamini oleh cawapres Ganjar Pranowo yang menegaskan bahwa pakta tersebut tidak merugikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seiring munculnya kontroversi ini, Pakta Integritas Yan Piet Moso menciptakan bayangan kelam atas kegagalan Kemendagri dan potensi adanya permainan politik yang mengintervensi proses demokrasi. Masyarakat menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan dan adil, guna menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia.
