Network
KILAS KLATEN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal mengikuti penilaian lembaga dan kementerian sektor terkait fenomena social commerce atau s-commerce, agar sejalan dengan visi penciptaan ekonomi digital nasional.
Dengan beroperasinya aplikasi media sosial dan e-commerce secara bersamaan itu paling tepat dibahas dan dinilai bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Hal tersebut berdasarkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong,
"Kalau misalnya Kemendag menyatakan bahwa praktik dagang yang dilalukan satu platform melanggar aturan, kami (Kemenkominfo) tentu menunggu rekomendasi dari kementerian terkait agar ada langkah yang diambil terhadap platform tersebut," kata Usman dalam bincang bertajuk "Industri E-commerce di tengah Isu S-commerce dan Produk Impor" di Jakarta, Jumat, 8 September 2023.
Lebih lanjut Usman menjelaskan bahwa fenomena s-commerce tepat dibahas bersama Kemendag karena pada dasarnya kementerian tersebut memang bertanggung jawab menyiapkan regulasi soal perdagangan di Indonesia.
Baca Juga: Waspada! Kominfo Baru Saja Ungkap Modus Baru Penipuan Online!
Regulasi perdagangan tersebut ada dalam berbagai bentuk baik secara langsung, digital, hingga mengatur bentuk ekspor-impornya.
Secara khusus ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 50 tahun 2020 tentang perdagangan digital yang menjadi dasar berjalannya sebuah platform digital untuk digunakan berdagang di Indonesia.
Saat ini aturan itu pun masih dalam tahapan revisi agar semakin sesuai dengan fenomena perdagangan digital yang berkembang, termasuk salah satunya mengakomodir soal s-commerce.
