Network
KILAS KLATEN - Kepala Staff Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengajak masyarakat agar membantu untuk menutup celah penempatan Pegawai Migran Indonesia (PMI) non prosedural.
Saat ini Kantor Staff Kepresidenan bersama kementerian beserta lembaga terkait telah bekerja guna mencegah penempatan PMI non prosedural. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memangkas prosedur keberangkatan dan penempatan PMI.
Moeldoko menilai saat ini penempatan PMI cukup lah rumit, panjang hingga terkesan menghambat, sehingga hal ini yang mengakibatkan muncul tindakan non prosedural yang dilakukan calon PMI.
"Jangan sampai keinginan besar PMI untuk berangkat kerja ke luar negeri ini dilakukan dengan mengabaikan prosedur, dan sayangnya lagi ada yang mengakomodasi," kata Moeldoko, seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga: Pencurian di SMPN 36 Jakarta, Kerugian Ditaksir Hingga Puluhan Juta Rupiah
Selain itu Moeldoko juga mengapresiasi para elemen masyarakat dalam mencegah penempatan PMI secara non prosedural.
"Keterlibatan elemen masyarakat dalam memerangi penempatan PMI non-prosedural sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
Pihaknya saat ini telah mengkaji ulang terkait regulasi serta pembiayaan penempatan PMI.
Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Perban) Nomor 9 Tahun 2020.
Diketahui pemerintah telah membebaskan biaya penempatan PMI termasuk biaya pelatihan yang dibebankan kepala daerah.
Namun dalam implemantasinya, aturan tersebut belum berjalan secara maksimal, karena adanya keterbatasan alokasi dana dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Tanggapi Demo Mahasiswa dan Buruh Atas Kenaikan Harga BBM, Moeldoko: Subdidi BBM Tidak Tepat Sasaran
"Kondisi ini stagnan. Untuk itu, saat ini kami (Kantor Staf Presiden) mendorong alokasi pembiayaan pelatihan untuk Calon PMI di pemerintah pusat diperbesar," ucapnya.
Moeldoko juga mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan diplomasi serta mendorong pelaksanaan penempatan PMI berbasis kawasan. Hal tersebut terkait dengan adanya moratorium penempatan PMI di beberpa negara seperti Arab Saudi serta beberapa negara di Timur Tengah.
KetuaSatgas P2MI Projo mengatakan saat ini negara harus hadir guna menindak praktik pemberangkatan PMI non prosedural.
Pihaknya mengklaim Satgas P2MI Projo telah berperan serta dalam mencegah pemberangkatan PMI non-prosedural, seperti melalui kerja sama dengan Polsek Cileungsi pada 2 September 2022 untuk mencegah pemberangkatan tujuh Calon PMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah secara non-prosedural.***
