Network
KILAS KLATEN - Pada hari pertama pemberlakuan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan work from home (WFH), Senin, 21 Agustus 2023 baru sekitar 13 persen.
ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51.714 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.395.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani.
Etty saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023 mengatakan dalam surat edaran tersebut yang boleh melakukan WFH yang bukan pelayanan langsung.
Nah, yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS.
Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen sekitar 2.000-an
Baca Juga: 5 Cara Efektif Mengatasi Polusi Udara, Salah Satunya dengan Menggunakan Angkutan Umum
Menurut Etty, hal tersebut karena surat edaran (SE) terkait WFH baru diterbitkan sehingga ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum membuat jadwal kerja terkait penerapan kebijakan tersebut.
Pihaknya telah melakukan sosialisasi kebijakan 50 persen WFH ini kepada para ASN dan mendorong mereka untuk mematuhi kebijakan tersebut.
