Network
KILAS KLATEN - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan bahwa hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP memerintahkan Fraksi PDIP DPR RI untuk menekan pemerintah agar menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap terlalu tinggi.
Fraksi PDIP DPR RI diminta untuk mendorong pemerintah dalam merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dalam konteks ini, gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis menjadi perhatian utama.
Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Puan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024.
Baca Juga: 6 Alasan Mengapa GPT 4o OpenAI Adalah Asisten AI Paling Cerdas untuk Tugas Sehari-Hari
Oleh karena itu, Rakernas V Partai meminta Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah guna mengurangi mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada hari Minggu.
“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” tambah Puan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya partai politik dalam memperjuangkan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Dengan menurunkan UKT dan biaya pendidikan tinggi lainnya, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial yang berat.
Selain itu, penurunan biaya pendidikan tinggi juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam hal sumber daya manusia yang berkualitas.
Dengan biaya pendidikan yang lebih terjangkau, diharapkan akan semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang siap bersaing dalam dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.
Perlu dipahami bahwa biaya pendidikan tinggi yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan bagi banyak individu dalam meraih mimpi mereka untuk mendapatkan gelar sarjana atau diploma.
Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menekan biaya tersebut merupakan langkah positif dalam mendukung inklusi pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.
Pentingnya peran Fraksi PDIP DPR RI dalam mendesak pemerintah untuk turut serta dalam merevisi kebijakan terkait biaya pendidikan tinggi juga mencerminkan komitmen partai politik tersebut dalam menjaga kepentingan rakyat dan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta sistem pendidikan yang lebih merata dan adil bagi semua warga negara.
Baca Juga: Lima Laptop Terbaik Untuk Windows 11 Pada Tahun 2024, Simak Daftarnya Di Bawah Ini!
Dalam konteks globalisasi dan persaingan global saat ini, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset utama suatu bangsa.
Oleh karena itu, investasi dalam bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah guna menciptakan generasi muda yang cerdas dan kompetitif.
Komitmen Fraksi PDIP DPR RI untuk turut serta dalam upaya menurunkan biaya pendidikan tinggi juga sejalan dengan visi partai politik tersebut dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan berkualitas.
“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk
menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” imbuh Ketua DPR RI itu.***
