KILAS KLATEN - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akirnya buka suara terkait pemanggilan dirinya oleh Kejagung (Kejaksaan Agung) atas dugaan kasus korupsi impor garam yang telah terjadi pada tahun 2018 silam.
Dalam kesempatan tersebut, Susi Pudjiastuti dipanggil oleh Kejagung pada Jumat, 7 Oktober 2022 sebagai saksi.
Sebelumnya diketahui, pada tahun 2018 terdapat 21 perusahaan yang melakukan importir garam dan mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.346 ton atau total senilai Rp2 triliun.
Dari izin tersebut, diketahui diberikan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan insutri garam yang tersedia saat itu.
Atas izin tersebut membuat stock garam di tanah air menjadi melimpah.
Baca Juga: Tanggapan Iwan Bule Usai Jokowi Umumkan Lolos dari Sanksi FIFA atas Tragedi Kanjuruhan
Banyaknya stock tersebut membuat para importir kemudian mengalihkannya dengan cara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi.
Lebih parahnya lagi, peralihan itu dilakukan dengan perbandingan harga yang cukup tinggi.
Dri harga yang selisih cukup tinggi, berimbas pada petani garam lokal dan tidak sedikit yang mengalami kerugian, perekonomian negara pun juga terdampak.
"Slm sore,hr ini (Jumat) sy memenuhi panggilan Kejakgung sbg saksi kasus impor garam. Sy hadir sbgai wargngr yg baik patuh hukum& perduli nasib para petani garam," kata Susi Pudjiastuti.
Susi Pudjiastuti berharap dengan diusutnya dugaan kasus korupsi garam tersebut, ekonomi petani garam bisa terjaga.
"Semoga hal yg merugikan ekonomi petani garam bisa tertangani Keberadaan, keberlanjutan & kesejahteraan petani garam terjaga. Dalam penutup BAP: saya mohon Kejakgung untuk menjaga Keberadaan, Keberlanjutan & Kesejahteraan petani garam," ujar Susi Pudjiastuti dikutip KilasKlaten.com dari akun Twitter miliknya.***