Network
Selain itu pertimbangan ini bukan semata-mata dari perkara jumlah saja, melainkan adanya fenomena dimana ASN suka berpindah-pindah usai mereka masuk menjadi ASN. Hal tersebut syang menyebabkan distribusi ASN tidak merata.
Selain itu, pendaftaran ASN di daerah-daerah terpencil diketahui masih sangat minim.
Maka dari itu, Amin berharap bahwa ASN bukan semata mencari ladang pekerjaan akan tetapi untuk pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.
"Tetapi setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru," ungkap Anas.
Baca Juga: Polres Gayo Lues Aceh Musnahkan 304 Kg Ganja dan Amankan Sindikat Curanmor
Sementara itu, Amin mengaku telah berdiskusi bersama BKN terkait aturan bagi ASN yang bekerja dalam instansi pemerintah harus melakukan perjanjian yang diharapkan mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.
Kebijakan ini diharapkan bisa didukung dengan sistem yang mumpuni agar manajemen kepegawaian lebih tertata. Kebijakan ini pun diharapkan bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.
Menpan RB juga telah berkoordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan ia telah berkonsolidasi terhadap Kementerian Kesehatan guna memperkuat pendataan tenaga non-ASN dari sektor kesehatan.***
