Network
Diketahui pemerintah telah membebaskan biaya penempatan PMI termasuk biaya pelatihan yang dibebankan kepala daerah.
Namun dalam implemantasinya, aturan tersebut belum berjalan secara maksimal, karena adanya keterbatasan alokasi dana dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Tanggapi Demo Mahasiswa dan Buruh Atas Kenaikan Harga BBM, Moeldoko: Subdidi BBM Tidak Tepat Sasaran
"Kondisi ini stagnan. Untuk itu, saat ini kami (Kantor Staf Presiden) mendorong alokasi pembiayaan pelatihan untuk Calon PMI di pemerintah pusat diperbesar," ucapnya.
Moeldoko juga mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan diplomasi serta mendorong pelaksanaan penempatan PMI berbasis kawasan. Hal tersebut terkait dengan adanya moratorium penempatan PMI di beberpa negara seperti Arab Saudi serta beberapa negara di Timur Tengah.
KetuaSatgas P2MI Projo mengatakan saat ini negara harus hadir guna menindak praktik pemberangkatan PMI non prosedural.
Pihaknya mengklaim Satgas P2MI Projo telah berperan serta dalam mencegah pemberangkatan PMI non-prosedural, seperti melalui kerja sama dengan Polsek Cileungsi pada 2 September 2022 untuk mencegah pemberangkatan tujuh Calon PMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah secara non-prosedural.***
