Network
KILAS KLATEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyalurkan bantuan sosial senilai Rp1,6 miliar dari dana transfer umum (DTU) untuk warga tidak mampu yang terdampak inflasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto mengungkapkan, penyaluran bansos sebesar Rp1,6 miliar tersebut bagian dari Rp15 miliar anggaran yang dialokasikan tahun 2022 untuk program pemberian bansos.
"Penyaluran bansos itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022." Kata Hariyanto.
Sesuai amanat Permenkeu tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah wajib menyalurkan 2 persen dari DTU atau sejumlah Rp15 miliar untuk bantuan sosial.
"Alhamdulillah, saat ini sudah tersalur Rp1,6 miliar," katanya.
Hariyanto juga menambahkan, sisa anggaran bansos Rp13,4 miliar lagi yang belum tersalur masih dalam tahap verifikasi by name by adress di kantor Inspektorat Provinsi Riau untuk ditinjau ulang.
"Review ini dilakukan guna memverifikasi jumlah penerima agar bansos tersebut disalurkan tidak tetap sasaran," tutur Sekda itu.
Ia menuturkan bahwa DTU Rp15 miliar ini akan diberikan kepada warga yang memiliki pekerjaan ojek online, nelayan, dan lainnya yang terdampak inflasi yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi tahunan di Indonesia saat ini berada pada angka 5,92 persen, sementara inflasi Provinsi Riau di angka 7,2 persen.
Penyumbang terbesar melonjaknya inflasi di tanah air yakni BBM dan beras premium.
Oleh karena itu, sebelumnya Hariyanto meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau untuk segera menggelar operasi pasar beras.
"Tidak hanya operasi pasar murah sembako saja yang digelar, namun perbanyak operasi pasar beras premium," pinta Sekdaprov Riau saat memimpin rapat pengendalian program dan kegiatan Inflasi Pemprov Riau Tahun 2022 di Gedung Menara Lancang Kuning, Selasa, 25 Oktober 2022 lalu.
Bansos diberikan untuk melakukan pemerataan kepada masyarakat yang terdampak inflasi," tutup Hariyanto.***
