Network
KILAS KLATEN - Telah banyak pemberitaan di berbagai media perihal mundurnya enumerator SDKI BRIN 2022, hal ini pun sampai kepada Mulyanto selaku anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS.
Dilansir dalam situs website resmi fraksi partai keadilan sejahtera “Kabar mundurnya ribuan enumerator atau petugas lapangan pengumpul data BRIN dalam program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia menandakan penggabungan lembaga riset tidak semudah yang dibayangkan,” tulis humas fraksi pks dalam website resminya.
Terkait mundurnya ribuan enumerator Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Mulyanto meminta BRIN segera mencari solusinya. Ia minta BRIN terbuka kepada para mitra terkait anggaran pelaksanaan survei nasional ini.
“Bila memang anggarannya tidak terlalu besar, sebaiknya disampaikan di awal sebelum program tersebut diluncurkan. Sehingga siapapun yang berpartisipasi dalam program ini dapat bekerja dengan maksimal. Tidak dibayangi dengan kekhawatiran adanya manipulasi hak dan kewajiban,” Ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah mengevaluasi keberadaan BRIN dan mengembalikan fungsi riset ke masing-masing kementerian dan lembaga. Dengan demikian kegiatan riset lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan.
“Khusus survei demografi dan kesehatan kalau BRIN tidak mampu lebih bagus diserahkan kepada BPS atau Kementerian Kesehatan. Ujarnya menambahkan.
Sejak peleburan LPNK dan badan litbang teknis kementerian, terlihat kemunduran supporting system riset-inovasi, baik dari sisi manajemen aset, manajemen SDM, manajemen administrasi dll. Tak heran kalau muncul temuan BPK dan terjadi penurunan opini,” ujarnya.
Mulyanto menambahkan survei demografi dan kesehatan BRIN tumpang tindih dengan program yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS).
