Network
KILAS KLATEN - Hingga saat ini, kondisi nelayan Indonesia sering kali mengalami berbagai persoalan yang terus mendera, namun, sulit mencarikan solusinya dan sering terabaikan. Di masa penghujung pemerintahan Jokowi yang kurang lebih setahun lagi ini, Nelayan Indonesia dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyampaikan untuk membantu mempercepat penanganan proses kebutuhan dan regulasi di sektor nelayan, sangat diperlukan hadirnya seorang Wakil Menteri (Wamen) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Nelayan indonesia mengungkapkan alasannya, karena saat ini tidak sedikit regulasi yang kurang sinkron, yang sering kali tidak tersosialisasi dengan baik. Selain itu, khusus di sektor perikanan, masih banyak yang sangat ambigu dan sangat tidak sesuai dengan sejumlah kebijakan nasional dalam pelaksanaan di tataran nelayan.
Ketua Hubungan Antar Lembaga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru, menyampaikan, Presiden Joko Widodo harus segera mencari dan mengangkat satu orang Wakil Menteri KKP untuk membantu pelaksanaan sosialisasi regulasi yang berkesinambungan dengan nelayan.
“Sampai kini, regulasi atau kebijakan, khususnya di sektor perikanan, sering berubah-ubah, dan hal itu tidak tersosialisasi ke basis nelayan. Akhirnya, tidak sedikit nelayan Indonesia yang malah menolak kebijakan seperti itu,” tutur Siswaryudi Heru, kepada wartawan di Jakarta, Kamis 26 Januari 2022.
Baca Juga: Permintaan Serius dari Nelayan Indonesia Setelah Kapal Perang China Serbu Wilayah Laut Natuna
Oleh karena hal itu, menurut Siswaryudi Heru yang juga Ketua Perikanan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), ini merupakan keadaan urgen saat ini agar kiranya Presiden Joko Widodo segera mencari atau mengangkat satu orang Wakil Menteri KKP yang bisa mensinergikan kebutuhan nasional dengan kebutuhan nelayan, dan sebaliknya.
Siswaryudi Heru yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Perdagangan Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (Wakomtap Perdag KADIN) itu juga menegaskan, bahwa kebijakan-kebijakan di sektor perikanan sebaiknya tidak begitu mudah untuk dibah-ubah lagi, sebab, selain tidak akan menjadikan kondisi sektor perikanan stabil, juga akan menjadi keputusan buruk di penghujung pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin ini.
“Nah, Wamen KKP itu mesti cakap dalam mensosialisasikan dan menyambungkan antara kondisi Nasional dengan kondisi nelayan, dan juga sebaliknya. Sebab, jika hal itu tidak bisa dipahami dan tidak disambungkan, maka hanya akan menyisakan persoalan-persoalan baru di sisa masa Pemerintahan yang tidak lama lagi ini,” jelas Siswaryudi Heru.
Baca Juga: KKP Gagalkan Penyelundupan 300 Ribu Benih Lobster ke Singapura Senilai Rp30 Miliar
