Network
KILAS KLATEN - Di tahun 2022, nelayan Indonesia banyak mengalami kesulitan. Banyak kondisi dan kebijakan yang sangat merugikan nelayan Indonesia, dan, baru-baru ini, nelayan Indonesia pun mengungkapkan harapannya di tahun baru 2023.
Ketua Hubungan Antar Lembaga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru, menyampaikan,”Sudahilah situasi dan kebijakan yang tidak pro masyarakat kecil, seperti nelayan.”
Nelayan Indonesia juga berharap, di tahun 2023 ini mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro pada nelayan.
“Kebijakan atau regulasi, jangan cucuk, cabut-cabut, berubah-ubah, yang akhirnya membuat pelaku Usaha kesulitan membuat setting bisnis dan planning jadi berantakan,” tutur Siswahyudi Heru kepada wartawan, Minggu (1/1).
Siswaryudi Heru, yang juga Ketua Perikanan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), melanjutkan bahwa, nelayan Indonesia membutuhkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang stabil, sehingga diharapkan dapat memutar roda perekonomian.
“Subsidi BBM kepada nelayan hingga 60 gross ton, sehingga jaminan BBM sangat dibutuhkan untuk memutar roda perekonomian yang sedang terseok-seok,” lanjut Siswaryudi Heru, yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Perdagangan kamar Dagang dan Industri Indonesia (Wakomtap Perdag KADIN).
“Di kalangan nelayan kecil, ketersediaan solar sangat minim, dan sulit diperoleh,” lanjut Siswaryudi Heru. “Saat ini, solar mahal. Dan, operasional sangat tinggi.”
Baca Juga: Pemkot Semarang dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Bantuan Sembako Untuk Ringankan Beban Nelayan
Selain itu, Siswaryudi Heru juga meminta agar Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hendaknya dibuat maksimal 3 persen saja. Dengan alasan, jika tarif PNBP lebih tinggi lagi, itu akan menyebabkan berimbas pada biaya operasional dan penghasilan nelayan yang terus berkurang sangat drastis.
