Network
KILAS KLATEN - Kerja sama di sektor digital untuk mendorong literasi dan pemanfaatan ruang digital optimal dengan harapan kerjasama ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam.
Johnny G Plate, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) mengungkapkan hal tersebut usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Manh Hung yang dilakukan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo.
"Kawasan ASEAN memiliki potensi. Pertumbuhan teknologi digital tinggi. Potensi besar dan terus tumbuh," kata Johnny setelah menyelesaikan pertemuan tersebut.
Keduanya mendiskusikan pengalaman terkait pengembangan hingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama terkait penanganan hoaks, disinformasi serta kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan syber criminal.
Kemudian mereka juga memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya penegakan hukum yang tepat untuk menjaga ruang digital yang aman serta sehat.
Baca Juga: Menkominfo Apresiasi Fasilitas di Media Center KTT ASEAN ke-42
"Kedua negara juga menyepakati pentingnya pembuatan payung hukum bersama untuk pengembangan ruang digital, termasuk di ASEAN. Untuk Indonesia dan Vietnam disepakati lewat Memorandum of Understanding (MoU) sebagai kerangka awal kerja sama," ujarnya.
Kerjasama dan kolaborasi di ASEAN, lebih lanjut Johnny mengatakan, diperlukan untuk mengatasi kejahatan digital.
Terkait dengan penegakan hukum, kedua pihak sepakat mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terutama yang menjadi bagian dari kejahatan digital.
"Vietnam dan Indonesia sebagai dua negara dengan jumlah penduduk besar di ASEAN dan tentu mempunyai perspektif yang sama, bagaimana meningkatkan ekonomi ASEAN khususnya ruang digital dan digitalisasi, termasuk penegakan hukumnya," kata Johnny.
Sementara itu, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Manh Hung, menganggap kerjasama yang terjalin dengan Indonesia merupakan langkah yang penting dan harus dikuatkan.
"Kawasan ASEAN memiliki potensi pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi, kontribusi Indonesia dan Vietnam dengan jumlah penduduk yang besar tentu bisa mendorong itu lebih cepat terealisasi di kawasan," kata Nguyen.
Ia menambahkan, pada September 2023, pihaknya merencanakan mencanangkan nota kesepahaman antara kedua kementerian bisa terealisasi untuk dijadikan landasan kerja sama.
"Langkah selanjutnya adalah kemitraan jarak jauh antara kedua negara dan dua kementerian. Jadi saya pikir kita memiliki banyak kesamaan untuk bekerja sama, apalagi ini bukan hanya untuk kepentingan kedua negara, tapi kawasan ASEAN," tutup Nguyen.
Baca Juga: Menkominfo Menilai Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN sebagai Etalase Transformasi Digital Indonesia
Sementara itu para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk membentuk Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Village Network) dengan sejumlah tujuan.
Rencana Induk tersebut juga meliputi agenda pengentasan kemiskinan, yang berkontribusi dan dibentuk oleh Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Para pemimpin ASEAN juga mengakui perlunya mempromosikan pembangunan pedesaan untuk mempercepat pencapaian Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Jaringan Desa ASEAN memiliki sejumlah tujuan, yakni :
1. Menyediakan platform inklusif untuk partisipasi seluruh masyarakat sehingga suara mereka didengar dan dapat berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pembangunan.
2. Memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar desa untuk memungkinkan desa-desa di kawasan ASEAN mempercepat transformasinya.
3. Menjadi platform untuk negara-negara ASEAN saling bertukar strategi guna meningkatkan infrastruktur digital, meningkatkan penggunaan digital, meningkatkan keterampilan dan inklusi digital serta mempromosikan inovasi digital di daerah pedesaan.
4. Memfasilitasi akses produk desa yang lebih baik dan lebih luas sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi produk desa untuk menembus pasar regional dan internasional.
5. Untuk menjajaki kerja sama dengan mitra-mitra di luar ASEAN dan pihak-pihak swasta untuk mendukung keberlanjutan Jaringan Desa ASEAN.
6. Untuk memperkuat identitas ASEAN di kalangan masyarakat desa.
Baca Juga: Biden dan Bolsonaro Akan Adakan Pertemuan Pribadi di KTT Amerika
Pertemuan Menteri ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan dan Pemberantasan Kemiskinan (AMMRDPE) dengan dukungan Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan dan Pemberantasan Kemiskinan (SOMRDPE) dan Badan Kementerian Sektoral ASEAN terkait lainnya bertugas memobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan Rencana Induk ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan sesuai dengan hukum nasional, kebijakan dan peraturan negara-negara anggota ASEAN.
ASEAN mencatat kemajuan signifikan yang dibuat oleh negara-negara anggotanya dalam mencapai Visi ASEAN 2025, termasuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang melibatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta bersifat inklusif, berkelanjutan, tangguh dan dinamis.
Hal tersebut sesuai dengan tujuan ASEAN, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN, yaitu untuk meningkatkan ketahanan kawasan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat ASEAN untuk penguatan Komunitas ASEAN.***
