Network
KILAS KLATEN - Menurut keterangan dari Direktur Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas Sari Lenggogeni menilai pemerintah pusat dan daerah perlu memberi intervensi berupa pelatihan, infrastruktur dan regulasi untuk memberikan stimulasi dan mengembangkan pariwisata.
“Dari sisi pemerintah memberikan stimulasi untuk menghidupkan industri ini, kasihan sebenarnya karena komunitas dan pemangku kepentingan, mereka butuh peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata, dibutuhkan intervensi training, infrastruktur dan regulasi dari pemerintah,” kata Sari melalui pesan suara kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.
Pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kata Sari, memiliki potensi wisata agar tercipta perencanaan manajemen destinasi yang baik dan agar eksekusi di lapangan sesuai dengan rencana induk.
Bahkan kemudahan konektivitas juga diperlukan ke berbagai daerah di Indonesia agar tidak ada penumpukan wisatawan di satu daerah.
Baca Juga: PHRI : Cek dan Pesan Akomodasi Terlebih Dahulu Jelang Masa Libur Nataru
Konektivitas juga berfungsi untuk menghubungkan daerah yang belum terjamah supaya mendapat kesempatan yang sama dan menjadi tujuan wisata baru.
Sari mengatakan sepanjang 2023, keinginan wisatawan untuk melakukan perjalanan masih meningkat baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara.
Keinginan berwisata dipicu pemulihan COVID-19 dan pertumbuhan revenge tourism atau perjalanan balas dendam pascapandemi.
Sari juga mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2023 meningkat 52 persen dibanding tahun 2022 di bulan yang sama.
