Network
KILAS KLATEN – Kementerian telekomunikasi Irak mencabut larangan terhadap Telegram pada akhir pekan lalu, beberapa hari setelah badan tersebut memblokir aplikasi chatting tersebut karena masalah keamanan.
Kementerian mengatakan bahwa mereka mencabut larangan tersebut karena "tanggapan dari perusahaan yang memiliki aplikasi tersebut terhadap persyaratan otoritas keamanan," yang mengharuskan Telegram untuk mengungkapkan sumber-sumber yang membocorkan data para pejabat dan warga negara, menurut pernyataan yang diterjemahkan.
Telegram telah menunjukkan komitmen untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang tentang masalah keamanan, kata kementerian itu, dan bersikeras bahwa mereka "tidak menentang kebebasan berekspresi."
Baca Juga: Telegram Meluncurkan Fitur Stories Untuk Semua Pengguna
Perusahaan mengatakan kepada Reuters bahwa mereka melarang pengguna untuk memposting data pribadi di platform tanpa persetujuan. Telegram tidak membagikan data pribadi pengguna kepada pihak berwenang Irak, operator aplikasi pesan ini mengatakan kepada publikasi.
"Kami dapat mengonfirmasi bahwa moderator kami telah menghapus beberapa saluran yang membagikan data pribadi. Namun, kami juga dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada data pribadi pengguna yang diminta dari Telegram dan tidak ada yang dibagikan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
Pekan lalu, Irak melarang aplikasi chatting ini dengan mengatakan bahwa banyak saluran yang mempublikasikan data pribadi warga negara seperti nama, alamat, dan hubungan keluarga dengan orang lain. Pada saat itu, kementerian mengatakan bahwa Telegram, yang memiliki lebih dari 800 juta pengguna di seluruh dunia, tidak menanggapi permintaannya, dan akibatnya, negara tersebut melarang aplikasi tersebut.
