Network
Ia pun meminta agar kegiatan pendampingan bisa terus diberikan. Begitu pula kemitraan dengan seluruh mitra pembiayaan agar UMKM menjadi bankable.
"Oleh karena itu, Gernas BBI kiranya dapat menjawab tantangan tersebut. Pemerintah daerah agar memberikan pendampingan yang berkelanjutan, tidak berhenti di satu event. Terus bermitra dengan BI, OJK dan seluruh mitra pembiayaan. Buka pelatihan untuk meningkatkan UMKM menjadi bankable," tegasnya.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), per 1 Juli 2023 komitmen belanja PDN di Provinsi Kaltara mencapai Rp1,21 triliun atau 95,3 persen dari total anggaran daerah tersebut.
Sementara itu realisasi belanja PDN masih berkisar di angka 67,1 persen di mana Malinau menjadi kabupaten dengan persentase pencapaian tertinggi dengan Rp315,7 miliar dan realisasi terendah di Kota Tarakan sebesar 41,8 persen atau senilai Rp47 miliar," katanya.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, saya titip kepada Bapak Gubernur dalam waktu empat bulan menuju akhir tahun agar belanja PDN seluruh kabupaten/kota bisa mencapai target 95 persen dan minimal 40 persennya untuk UMKM," tegasnya.
Baca Juga: Hadirkan Solusi Transaksi Digital Masyarakat, Bank Mandiri Kembali Gandeng BPR
Adapun untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI), Provinsi Kaltara diminta untuk merealisasikan minimal 1,4 juta perjalanan atau 3 persen dari target pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) sebesar 1,2-1,4 miliar perjalanan pada tahun 2023 ini.***
