Network
KILAS KLATEN - Boris Johnson melanggar undang-undang lockdown, tetapi tampaknya ia percaya bahwa aturan tidak berlaku untuknya.
Hal itu sontak menciptakan suasana ketidakpercayaan dalam politik yang mengancam masa depan demokrasi jangka panjang Inggris, kata Sir John Major.
Dilansir KILASKLATEN.COM dari The Guardian, Major mengatakan bahwa Johnson secara teratur mengirim menteri untuk membela yang tidak dapat dipertahankan dengan kebenaran yang dilihat sebagai opsional dan sangat menodai reputasi Inggris di luar negeri dengan diplomasi megafon gaya populis.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Klaten Besok Jumat, 11 Februari 2022 : Hujan Sedang Siang hingga Malam
Mantan Perdana Menteri Konservatif juga mengeluarkan tantangan terselubung bagi anggota parlemen Tory untuk mencopot Johnson dengan mengatakan parlemen memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti ancaman terhadap kepercayaan dan institusi.
Major juga mengutuk Johnson dalam pidatonya di London atas kebijakannya, termasuk upaya untuk membatasi hak protes dan proposal untuk mengkriminalisasi pengungsi dan pencari suaka.
Bahkan Major menyebut yang terakhir sebagai hukuman tanpa belas kasihan.
Menghubungkan langsung Johnson dengan orang-orang seperti Donald Trump, Major memperingatkan bahwa demokrasi bukanlah khayalan yang lewat dan hanya dapat dipertahankan melalui kepercayaan publik dan pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai bersama.
“Demokrasi kita adalah struktur yang rapuh; itu bukan benteng yang tidak bisa ditembus. Itu bisa jatuh jika tidak ada yang menantang apa yang salah, atau tidak memperjuangkan apa yang benar,” kata Major.
