Network
KILAS KLATEN – Anggota parlemen AS baru-baru ini mengkritik Disney dan CEO Bob Iger atas penolakan perusahaan tersebut untuk bertemu dengan para korban genosida yang dilakukan oleh pemerintah China yang dipimpin oleh Partai Komunis, menyusul kontroversi seputar film Mulan.
Dalam sebuah surat yang dibagikan di media sosial, The Select Committee on the Chinese Communist Party, yang dipimpin oleh Rep. Mike Gallagher, menyurati CEO Disney, Bob Iger, dan mengingatkan kembali keputusan studio tersebut untuk membuat sebagian film Mulan di Xinjiang (yang juga dikenal sebagai Turkistan Timur) dan bahkan menyertakan ucapan terima kasih secara khusus kepada pihak berwenang Tiongkok dari wilayah tersebut, pihak berwenang yang saat ini dituduh telah melakukan genosida.
Surat tersebut mengkritik kurangnya permintaan maaf dan kemudian mengangkat isu tentang pertemuan yang dibatalkan.
Baca Juga: Disney+ Kehilangan Pelanggan Selama Dua Kuartal Berturut-Turut, Kehilangan 4 Juta Pelanggan
"Tak lama setelah pemutaran perdana Mulan, sebuah koalisi kelompok yang berpandangan serupa menghubungi Disney dan meminta untuk mengatur pertemuan antara eksekutif Disney, keluarga korban Uighur, dan advokat Uighur. Pemahaman kami adalah bahwa perwakilan Disney pada awalnya setuju untuk menjadwalkan diskusi yang tidak direkam. Namun, setelah awalnya menyetujui pertemuan tersebut, perwakilan Disney tiba-tiba memutuskan korespondensi dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari kelompok tersebut." Surat tersebut kemudian mendesak Iger untuk menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan dari Uyghur American Association dan Uyghur Human Rights Project.
Komite Khusus Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini menyelesaikan tur di Hollywood dan Silicon Valley untuk menilai hubungan studio dan bisnis besar dengan pihak berwenang Tiongkok dan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut mungkin telah berpartisipasi dalam mengekspor kebijakan-kebijakan Tiongkok.
Dalam pertemuan Komite dengan Bob Iger dari Disney, CEO Disney dilaporkan mengakui bahwa ada beberapa langkah yang salah dalam kepatuhan perusahaan terhadap permintaan budaya dan politik.
