Network
“Jadi ASEAN harus melihat kembali dokumen-dokumen dari tahun 2012… apakah harus dikaji kembali atau ada perubahan,” ujar dia.
Perjanjian Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Nuklir atau dikenal sebagai Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1995 oleh seluruh negara anggota ASEAN.
Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang menandatangani traktat tersebut tidak dapat "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir", "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun", atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir."
Sejumlah negara pemilik senjata nuklir menyatakan keberatan terhadap beberapa bagian protokol Traktat SEANWFZ, berbeda dengan China yang menyatakan siap menandatangani perjanjian itu meskipun belum ada tindak lanjut.
Dalam KTT ASEAN 2022 disepakati bahwa pemilik senjata nuklir bisa menandatangani traktat itu secara terpisah. Kesepakatan itu menjadi salah satu modal penting untuk melanjutkan kembali perundingan yang terhenti lebih dari satu dekade lalu.
Sementara itu, ribuan orang berunjuk rasa menentang kehadiran sebuah pangkalan kapal selam bertenaga nuklir yang rencananya berada di Port Kembla di Australia timur.
Baca Juga: Kontingen Indonesia Menargetkan Juara Umum pada ASEAN Para Games Kamboja 2023
Pangkalan ini menjadi bagian dari pakta pertahanan AUKUS senilai 368 miliar dolar Australia (Rp3,65 triliun), antara negara itu dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Pelabuhan ekspor batu bara terbesar kedua di negara bagian New South Wales adalah lokasi yang dipilih Departemen Pertahanan Australia untuk membangun pangkalan kapal selam terbaru di pantai timur, kata stasiun televisi milik pemerintah, ABC.
Para demonstran yang membawa spanduk dan bendera serikat pekerja berbaris di jalan utama untuk menyuarakan penentangan terhadap pangkalan yang berada di kota berpenduduk sekitar 5.000 orang dan berada 102 kilometer arah selatan Sydney tersebut.***
