Network
KILAS KLATEN - DPR telah menyetujui rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM Subsidi jenis Pertalite.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng telah menyetujui rencana pemerintah dalam menaikkan harga BBM Subsidi jenis Pertalite dengan maksimal kenaikan sebesar 30%.
"Kenaikan harga BBM tak akan menghapus kebijakan subsidi, karena kenaikan harga pertalite jadi Rp10 ribu/liter saja, masih jauh dari harga keekonomian yang sebesar Rp17 ribu per liter," ujarnya dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.
Dikesempatan yng sama tersebut, DPR memberikan pernyataan yang mencenangkan, pasalnya ada anggota DPR yang usul tentang pembuatan fatwa halal dan haram terkait pembelian BBM. Bahkan ia mengaku telah mendiskusikan hal tersebut dengan salah satu tokoh MUI.
Baca Juga: Harga Pertalite Diisukan Naik, Luhut : Mungkin Minggu Depan...
Anggota Komisi VII Fraksi PDIP Willy Midel Yoseph mengusulkan agar pemerintah membuat fatwa halal dan haram terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pertalite dan solar.
"Saya diskusi dengan ketua MUI provinsi bagaimana saya katakan kalau dibuatkan saja fatwa untuk yang BBM subsidi ini," kata Willy.
Dengan fakta tersebut, maka orang kaya akan haram hukumnya dalam membeli Pertalite dan solar subsidi. Dan hanya orang miskin yang halal untuk membeli BBM bersubsidi tersebut.
Menurutnya, cara tersebut dapat menekan anggaran subsidi yang kian membengkak.
Baca Juga: Ini Kata Sri Mulyani Jika Pemerintah Tidak Segera Naikkan Harga BBM
"Jadi kita coba cara yang luar biasa menggunakan fatwa. Ini usul pak Menteri supaya subsidi ini Rp502 triliun cukup (sampai akhir tahun)," ujarnya.
Sebelumnya diketahui Sri Mulyani telah mengungkapkan terkait ancaman bagi pemerintah jika tidak segera menaikkan harga BBM bersubsidi. APBN negara harus menambah anggaran subsidi untuk BBM sebesar Rp198 triliun.***
