Network
KILAS KLATEN - Pembentukan konsorsium atau perusahaan patungan oleh BUMN-BUMN Karya dapat mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kalau dengan kecepatan, tentu harapan kita dengan adanya konsorsium atau perusahaan patungan BUMN Karya mungkin pembangunan IKN bisa lebih cepat," tutur sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Jakarta, Senin, 20 Maret 2023.
Target pembangunan IKN sendiri, menurut Zainal, membutuhkan waktu yang cepat.
Apalagi Kementerian PUPR sendiri menginginkan proses pembangunan yang cepat, sehingga teman-teman penyedia jasa yang terlibat dalam proyek IKN juga diharapkan bekerja tepat waktu.
"Kalau teman-teman BUMN membentuk konsorsium atau perusahaan patungan untuk memastikan pasokan material berarti itu merupakan hal yang baik," katanya.
Baca Juga: Perum Bulog Kanwil Kaltimtara Siapkan 3 Gudang Pangan Dukung Fasilitas di IKN
Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) bersama lima BUMN Karya mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui perusahaan patungan PT Karya Logistik Nusantara (PT KLN).
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, kehadiran PT KLN diharapkan dapat menyelenggarakan proyek pembangunan IKN dengan memberikan jaminan pasokan dan mutu produk material konstruksi.
Perusahaan patungan ini dibentuk untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam penyediaan bahan dasar konstruksi, serta fokus pada bidang bisnis beton pracetak dan perdagangan material konstruksi.
Hutama bersama lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya lainnya bekerjasama mendirikan perusahaan patungan yaitu PT Karya Logistik Nusantara (PT KLN) pada 10 Februari 2023 lalu.
Bersama BUMN Karya yang fokus pada bidang konstruksi antara lain PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero), perusahaan patungan PT KLN telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU- 0011167.AH.01.01 tahun 2023.
Perlu diketahui, Komitmen Indonesia untuk membangun ibu kota baru dengan konsep kota global yang hijau dan pintar di Pulau Kalimantan telah menarik perhatian global, seiring investor-investor asing dari sejumlah negara telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam megaproyek bernilai miliaran dolar AS itu.
Pada Kamis 16 Maret 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mengunjungi negara tetangga Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk retret pemimpin tahunan.
Baca Juga: Menteri PUPR Beberkan Strategi Pembangunan Mitigasi Banjir Longsor di IKN
Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mencatat ada 20 perusahaan dari negara pulau tersebut yang berminat berinvestasi di Nusantara.
Perkiraan biaya semua proyek, seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah, membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
Pemerintah Indonesia hanya menanggung sekitar seperlima dari total biaya investasi, sementara sekitar 80 persen dari total nilai investasi diupayakan berasal dari kemitraan atau investasi publik-swasta.
Indonesia saat ini sedang melakukan pengembangan proyek tahap pertama dengan dana yang disediakan oleh pemerintah.
Tahap pertama dimulai tahun lalu setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air dan dijadwalkan akan rampung pada 2024 mendatang.
Diumumkan pada 2019, Nusantara, yang merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia, merupakan proyek unggulan Presiden Jokowi.
Ia menekankan bahwa ibu kota baru itu akan menciptakan episentrum baru untuk pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Jokowi berharap perayaan ulang tahun kemerdekaan dapat digelar di Nusantara pada 2024.
Pada tahun itu, Indonesia juga akan mengadakan pemilihan presiden seiring dengan Jokowi mengakhiri masa jabatan lima tahun kedua sekaligus terakhirnya.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah meluncurkan sebuah program insentif untuk menarik investor dalam pembangunan Nusantara.
Baca Juga: Tony Blair Bertemu Presiden Jokowi di Istana, Siap Bantu Promosikan IKN
Menurut Kepala Otorita Nusantara Bambang Susantono, mereka yang berinvestasi sedikitnya Rp10 miliar di beberapa sektor akan dibebaskan dari pajak perusahaan selama 10 hingga 30 tahun
Infrastruktur dan pelayanan publik merupakan sektor-sektor yang akan mendapatkan cuti pajak (tax holiday) paling lama, yakni hingga 2035.
Sementara itu, bisnis asing yang memindahkan kantor pusatnya ke Nusantara dan pusat-pusat keuangan di kawasan tersebut akan diberikan potongan pajak.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan insentif izin penggunaan lahan selama 95 tahun bagi investor.
Peraturan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada pekan lalu tersebut memberikan izin penggunaan lahan kepada investor selama 95 tahun dalam satu siklus dan dapat diperpanjang pada siklus kedua selama 95 tahun lagi.
Totalnya, investor dapat memperoleh izin tersebut hingga 190 tahun.
Bambang Susantono juga mengatakan pemerintah Indonesia akan secara resmi mengumumkan Nusantara sebagai ibu kota baru pada tahun depan.***
