Klaten Peringati Hari Otda ke-28, Wabup Klaten: Kesejahteraan dan Demokrasi Jadi Fokus Utama

- 25 April 2024, 14:11 WIB
 Klaten Peringati Hari Otda ke-28: Kesejahteraan dan Demokrasi Jadi Fokus Utama
Klaten Peringati Hari Otda ke-28: Kesejahteraan dan Demokrasi Jadi Fokus Utama /klatenkab.go.id

KILAS KLATEN - Pemerintah Kabupaten Klaten memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28 dengan menggelar upacara di Halaman Pendopo Pemkab Klaten, Kamis, 25 April 2025.

Upacara ini diikuti oleh Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Direktur BUMD, tamu undangan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Klaten.

Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya, bertindak selaku Inspektur Upacara Hari Otda ke-28. Dalam kesempatan tersebut, beliau membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Yoga menyampaikan bahwa peringatan Hari Otda ke-28 tahun ini mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Tema ini dipilih untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan di tingkat lokal.

“Tema ini juga mendorong penerapan model ekonomi ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” jelas Yoga seperti dikutip Kilas Klaten dari klatenkab.go.id

Baca Juga: Buka KBMKB di Desa Pasung, Bupati Klaten Libatkan TNI dan Warga Bangun Jalan Sepanjang 750 Meter

Tujuan Utama Otonomi Daerah: Kesejahteraan dan Demokrasi

Yoga menegaskan bahwa otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan demokrasi.

Dari segi kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan pada kekhasan daerah (endogenous development) dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.

Sedangkan dari segi demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani (civil society).

Halaman:

Editor: Fajar Sidik Nur Cahyo

Sumber: klatenkab.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah