Network
Kepada para ASN, lanjut Heru, lebih memilih mengeluarkan imbauan untuk mulai menggunakan mobil listrik demi mengurangi emisi.
"Itu belum saya eksekusi belum pegang surat edaran di saya. Yang saya imbau adalah dalam waktu dekat, ASN yang mampu untuk paling kecil minimal kendaraan listrik roda dua," ujar Heru.
Nantinya akan dilakukan secara bertahap dalam menerapkan kendaraan listrik tersebut.
Ia berharap ASN di lingkungan Pemprov DKI dapat memulai peralihan kendaraan listrik secepatnya.
"Saya mengajak ASN, mudah-mudahan mereka mau, kalau beli tunai kan memberatkan, kita kasih cicilan melalui Bank DKI, ASN kita dengan kendaraan bisa mengatasi polusi," ucap Heru.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Wajibkan ASN yang WFH Tetap Kenakan Pakaian Dinas dan Isi Absensi
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tunjangan transportasi yang diberikan kepada pegawai ASN berbeda-beda tergantung area kerja.
Namun, anggarannya berkisar Rp6,5 juta per bulan untuk tingkat Pemprov DKI.
"Tergantung dari area kerjanya, jadi ada level provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Kenapa tunjangan ini diberikan karena dulu untuk mendukung program mendekatkan rumah dengan pekerjaan, jadi sebagai pengganti penyedia kendaraan operasional," kata Sigit.
Dengan adanya tunjangan yang sudah diberikan tersebut, kata Sigit seharusnya ASN memiliki kemampuan membeli kendaraan listrik, minimal motor listrik dengan cara mencicil.***
