Network
KILAS KLATEN - Artikel dibawah ini akan membahas tentang soal dan kunci jawaban PKN kelas 8 SMP halaman 68 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi, Bab 3 tata negara dan pemerintahan.
Tata negara dan pemerintahan merupakan salah satu materi yang wajib dipelajari oleh siswa Kelas 8 SMP dalam mata pelajaran PKN khususnya dalam mencari kunci jawaban PKN kelas 8 SMP halaman 68 Uji Kompetensi.
Adapun artikel soal dan kunci jawaban PKN kelas 8 SMP halaman 68 ini dibuat untuk membantu siswa dalam memperoleh kunci jawaban Buku PKN Kelas 8 SMP yang menjadi salah satu sumber belajar utama untuk digunakan pada satuan pendidikan ini ditulis oleh Muhammad Sapei, Trezadigjaya, dan Prayogo.
Bab 3 tata negara dan pemerintahan terdapat dalam buku teks PKN Kelas 8 SMP Cetakan pertama, 2021 penerbit kemendikbudristek. Buku ini merupakan salah satu buku yang digunakan oleh guru dan siswa Kelas 8 SMP dalam pembelajaran PKN.
Baca Juga: Pesan Mulia Yang Terkandung Dalam QS At Taubah Ayat 105
Berikut ini adalah Soal dan Kunci Jawaban PKN kelas 8 SMP halaman 68 Kurikulum Medeka Uji Kompetensi pada Bab 3 tata negara dan pemerintahan.
Soal dan Kunci Jawaban IPS Kelas 8 SMP Halaman 68 Uji Kompetensi
1. Seorang ketua RT bersilang pendapat dengan para tokoh masyarakat di tempatnya perihal tata kelola iuran keamanan warga. Sebagai pelaksana eksekutif di tingkat RT, ketua RT tersebut merasa lebih berhak untuk memutuskan dibanding para tokoh masyarakat.
Bila kalian dimintai pendapat, apa pendapat kalian sebagai solusi dari persoalan di atas?
Jawaban : Ketua RT memang lebih berhak dalam memutuskan tata kelola iuran keamanan namun alangkah baiknnya bila keputusan tersebut juga memperhatikan usulan atau pendapat lain dari para tokoh masyarakat. Dengan adanya pendapat dan ususlan keputusan menjadi lebih baik dan dapat di terima pihak manapun.
Bagai manapun juga tokoh masyarakat merupakan panutan bagi masyarakat setempa dalam melakukan kegiatan apapun. Sebagai ketua RT juga harus mempertimbangkan keputusannya untuk masyarakat yang berpartisipasi dalam iuran keamana warga.Baca Juga: Jawaban Pak Mardiansyah Merupakan Salah Seorang Tokoh Masyarakat, Soal PAI Kelas 8 Halaman 78
2. Seorang ketua bidang OSIS mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Ketua OSIS. Sebagai pucuk pimpinan organisasi, ketua OSIS merasa dilangkahi. Ketua OSIS menuding ketua bidang tersebut tidak paham organisasi.
Jika kalian menjadi ketua bidang lainnya, bagaimana cara kalian memutuskan persoalan di atas?
Jawaban : Langkah yang di ambil oleh ketua bidang OSIS adalah langkah yang salah karena hanya bertindak sesuai keinginannya sendiri tanpa melibatkan ketua OSIS yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya ketua bidang OSIS. Apabila keputusan yang diambil belum dijalankan atau terlaksana maka perlu dikoordinasikan dengan ketua OSIS terlebih dahulu.
Bagaimanapun juga ketua OSIS memegang penuh tanggung jawab dari keputusan yang di ambil oleh ketua bidang OSIS. Apabila tidak berkoordinasi maka kesalahan tersebut akan berakibat pada ketua OSIS yang tidak tahu akan keputusan yang diambil oleh ketua Bidang OSIS.
3. Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa Daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Setelah, melalui proses diskusi yang panjang, barulah Daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia.
Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan Daerah Swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia? Apa pula faktor yang menyebabkan Daerah Swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia?
Jawaban : Menurut analisis saya daerah swapraja bergabung dengan negara Republik Indonesia adalah karena daerah tersebut telah diakui sebagai wilayah Indonesia namun raja atau sultan yang menjabat tidak setuju karena wilayah kerajaannya di akui oleh pihak lain. Di sisi lain Bangsa Indonesia juga memberikan kebebasan atas pemerintahannya sendiri sehingga hal ini membuat daerah swapraja bergabung dengan Indonesia.
Faktor yang menyebabkan daerah swapraja bergabung dengan Indonesai adalah kelonggaran atau kebebasan yang di berikan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan yang ada di daerah swapraja dengan menjadi daerah istimewa yang telah di atur dalam undang-undang.
Faktor kekuatan negara juga menjadi alasan daerah swapraja bergabung dengan Bangsa Indonesia. Apabila daerah swapraja ingin berdiri sendiri maka harus berperang dengan bangsa Indonesia untuk merebut kekuasaannya dan melepas ikatan untuk mendirikan sebuah negara.
Daerah swapraja telah di klaim sebagai wilayah kedaulatan bangsa Indonesia apabila ingin berdiri sendiri maka akan terjadi perang seperti yang terjadi pada aceh. Untuk menghindari hal tersebut bangsa Indonesia memberika kebebasan terhadap pemerintahannya agar tidak terjadi konflik.
Demikian pembahasan mengenai soal dan kunci jawaban PKN kelas 8 SMP halaman 68 Uji Kompetensi Bab 3 tata negara dan pemerintahan Kurikulum Merdeka.
Artikel soal dan kunci jawaban ini hanya untuk membantu siswa SMP belajar IPS. Kebenaran kunci jawaban ini tidak mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan ada jawaban lainnya.***
