Network
Penjelasan:
Saat jayanya kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama sangat menonjol sekali dalam pemerintahan yang fungsinya memperkokoh kedudukan para pemimpin. Khusus di Asia Tenggara, apalagi Nusantara-Indonesia, hubungan yang erat tersebut bukan hal yang aneh. Contohnya di Kerajaan Samudera Pasai.
Buku Sejarah Huhum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M memaparkan, di Samudera Pasai, pemerintah menunjuk para ulama sebagai mufti. Hal ini, berdasarkan informasi Ibnu Batutah yang pernah tinggal selama 15 hari di Samudera Pasai pada tahun 1345 M.
Di bukunya yang berjudul al-Rihlāt, Ibnu Batutah menyebut fungsi mufti sangat penting dalam kesultanan.
Kerajaan Islam Aceh juga memiliki majelis fatwa yang dipimpin seorang mufti yang tugasnya menangani persoalan hukum agama. Kedudukannya di atas kementerian kehakiman. Sistem ini, berlanjut hingga ke masa pembentukan Kesultanan Samudera Pasai,”
Gambaran lebih jelas, dapat ditelusuri pada abad 16. Misalya Hamzah Fansuri, yang peninggalannya relatif masih lengkap yang mencakup biografi dan karya keislaman.
Begitu juga, ulama terkemuka yang meninggalkan karya monumental lainnya seperti: Syamsuddin al- Sumaterani (w. 1693 M), Nuruddin ar-Raniri (w. 1658 M), Abdul Rauf al-Sinkili (w. 1693 M), dan Yusuf al-Makassari (w. 1699 M). Selanjutnya, pada abad 18 muncul Abdus Samad al-Falimbani (w. 1789 M) dan Syekh Daud al-Fatani (w. 1847 M).
Fungsi lainnya, dari para ulama adalah memberi nasihat spiritual sekaligus memberi legitimasi politik di tengah rakyatnya yang beralih menjadi muslim. Ulama juga memegang peran penting dalam menentukan kehidupan keagamaan. Mereka biasanya sebagai kadi atau penghulu di Jawa.
