Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94 Kelebihan Demokrasi Pancasila Dibandingkan Dengan Demokrasi Liberal

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 111 Tugas Mandiri 4.3 Perjanjian Malino

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia".

9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!

Jawaban: Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru (1966 – 1998)

• Pelaksanaan pemerintahan: berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.
• Lembaga-lembaga negara: berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah.
• Kekuasaan presiden: jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, sehingga kekuasaan menumpuk pada presiden yang menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
• Pemilihan Umum: pada masa pemerintahan Orde Baru, dilangsungkan sebanyak enam kali dengan frekuensi yang teratur setiap lima tahun sekali, namun masih pada pelaksanaannya masih jauh dari semangat demokrasi.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Reformasi (1998 – sekarang)

• Pelaksanaan pemerintahan: berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis.
• Lembaga-lembaga negara: memiliki, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
• Kekuasaan presiden: jabatan presiden dibatasi 5 tahun.
• Pemilihan umum: pada masa pemerintahan reformasi berlangsung secara lebih demokratis, hingga puncaknya pada tahun 2004 pemilu rakyat dapat langsung memilih wakilnya lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung.

10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!

Jawaban:

Pada sistem parlementer, perdana menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan presiden untuk sebagai kepala negara lebih untuk seremonial dan hanya memiliki sedikit kekuasaan. Di dalam sistem semi parlementer, presiden ikut campur tangan ke perdana menteri. Kabinet dibentuk oleh presiden.

11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban:

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 120 Penerapan Jelaskan Akibat Keberagaman Masyarakat Indonesia

12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!

Jawaban: