Network
KILAS KLATEN - Direktur Program Aksi Rantai Pasokan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Dan Rees menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia di dalam dunia usaha.
“Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia melalui perpaduan cerdas antara tindakan regulasi dan non-regulasi,” kata Dan Rees dalam acara diskusi yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, 18 September 2023.
Dalam acara “Responsible Business Human Rights and Decent Work in Asia: Harnessing synergies between human rights and inclusive growth” yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh, Dan Rees mengatakan hal tersebut.
Selain itu, Dan Rees mengatakan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menciptakan lingkungan pendukung yang mendorong dan mendukung dunia usaha untuk bertindak secara bertanggung jawab.
“Kami melihat semakin banyak pemerintah mengambil inisiatif untuk mencapai hal tersebut,” kata Dan Rees.
Baca Juga: KPK Dorong Perbaikan Sitem Royalti Sebagai Pecegahan Korupsi di Dunia Usaha
Lingkungan yang mendukung dunia usaha dan hak asasi manusia, kata Dan Rees, ditandai dengan tata kelola yang kuat, termasuk tata kelola pasar tenaga kerja.
Tata kelola yang dimaksud yaitu tentang hukum yang baik berdasarkan standar internasional yang ditegakkan dengan baik.
“Ini tentang akses terhadap lembaga-lembaga nasional yang mampu mengakses keadilan, termasuk otoritas pengatur,” katanya.
