Network
KILAS KLATEN – Desa Bugisan di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dinobatkan sebagai salah satu desa wisata terbaik di Jawa Tengah pada 2021 lalu. Tak hanya sadar wisata, Desa Bugisan juga sadar lingkungan untuk lawan sampah liar.
Baca juga: Kabar Gembira, Siaran TV Digital Dijadwalkan Mengudara di Klaten Mulai Agustus
Sebagai salah satu desa wisata, Desa Bugisan memiliki tanggung jawab pelestarian lingkungan wisata. Khususnya wisata budaya, karena keberadaan Candi Plaosan atau yang terkenal dengan candi kembar.
Seperti halnya lokasi wisata yang lain, sampah menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh Desa Bugisan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa setempat memberlakukan peraturan desa (perdes) penanggulangan sampah.
Dikutip dari klatenkab.go.id, Kepala Desa Bugisan, Heru Nugroho mengatakan, bahwa Perdes yang disusun pada tahun 2016 yang lalu berisi tentang larangan membuang sampah sembarangan di wilayah Desa Bugisan.
Hal ini dilatarbelakangi karena ada begitu banyaknya tumpukan sampah liar yang sering ditemui, sehingga sangat mengganggu kenyamanan bagi warga dan pengunjung.
“Kami di tahun 2016 membuat Perdes yaitu larangan membuang sampah sembarangan dengan menggunakan sanksi. Jadi setiap warga yang membuang sampah sembarangan, kita kenai sanksi Rp200.000,00. Lalu nanti masyarakat yang mengetahui warga yang membuang sampah sembarangan, kita berikan hadiah Rp100.000,00,” jelas Heru.
Menariknya, sanksi tersebut tidak hanya berlaku warga setempat, namun juga warga manapun yang membuang sampah sembarangan di wilayah Bugisan. Adapun tindak lanjutnya yaitu Pemdes Bugisan bersama dengan Muspika Prambanan akan mendatangi warga bersangkutan untuk diberikan pembinaan.
“Aturan ini sangat efektif dan didukung oleh seluruh masyarakat Desa Bugisan yang berperan aktif untuk menjaga lingkungannya. Karena sadar lingkungan juga merupakan bagian dari sadar wisata,” paparnya.
Keterlibatan masyarakat tersebut menurutnya sangat penting dalam mengatasi masalah sampah liar. Pasalnya meski ada satuan tugas (satgas) yang ditunjuk untuk penegakannya, namun aturan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
