Network
KILAS KLATEN - Inspektorat Kabupaten Klaten kembali menggelar Kenduri Pengawasan tahun 2023. Dalam sambutan yang disampaikan Bupati Klaten, Sri Mulyani pada kegiatan tersebut, Ia mengharapkan agar masyarakat dapat bersama-sama menggelorakan semangat anti korupsi.
“Indikator pekerja perangkat daerah yang harus dipenuhi adalah terkait dengan inovasi dan gerakan anti korupsi” ucap Sri Mulyani, dikutip Kilas Klaten melalui klatenkab.go.id.
Kenduri Pengawasan yang diselenggarakan pada tahun 2023 ini dilaksanakan di Grha Bung Karno pada Rabu, 23 Agustus 2023. Adapun tema yang diangkat dalam kenduri tersebut yaitu “Berkolaborasi, Bergembira Menuju Klaten Maju Mandiri dan Sejahtera”.
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-219 dan HUT RI ke-78, ada beberapa rangkaian acara yang digelar pada kenduri pengawasan, di antaranya Festival Musik Anti Korupsi, Festival Sekolah Berintegritas dan Expo Pengawasan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
Baca Juga: Sri Mulyani Resmikan Jalan Beton yang Dibangun Melalui Program KBMKB ke—16
Pembukaan Kenduri Pengawasan tahun 2023 dibuka secara langsung oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani dengan pemukulan gong. Acara tersebut turut dihadiri oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Inspektur Provinsi Jateng, Forkopimda Kabupaten Klaten, Sekda Kabupaten Klaten, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Kemudian, ada hal menarik dalam acara kenduri pada tahun 2023 ini yakni puluhan layanan publik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal se-Kabupaten Klaten diboyong ke Grha Bung Karno pada Rabu, 23 Agustus 2023.
Adapun jumlah pelayanan tersebut sebanyak 28, mulai dari Diskominfo, DPMPTSP, Disbudporapar, DKPP, DPUPR, Dishub, Disdukcapil, Dispersip, DKUMP, DLH, Disperinaker,Polres Klaten, KPK dan lain-lain.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan Wardiana menyampaikan bahwa KPK memiliki tiga pendekatan Trisula pemberantasan korupsi.
Tiga pendekatan tersebut di antaranya Pendidikan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti korupsi, pencegahan dengan memperbaiki sistem lewat gratifikasi dan LHKPN, dan penindakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak korupsi.
