Network
KILAS KLATEN - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bantuan sosial tambahan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa bantuan sosial tambahan atas rencana pengalihan BBM subsidi yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat tersebut senilai Rp24,17 triliun.
Dari informasi yang telah dihimpun, penyaluran dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan mulai akhir bulan Agustus sampai dengan September.
Mengenai hal tersebut, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai apa yang telah dilakukan pemerintah mengenai kebijakan pengalihan BBM subsidi tersebut ke bantuan sosial sudah tepat.
“Keputusan tersebut sudah tepat asalkan data pemerintah soal masyarakat miskin penerima bansos sesuai sasaran,” tuturnya, sebagaimana dikutip KilasKlaten.com dari Antara pada Rabu, 31 Agustus 2022.
Menurutnya, syarat yang telah ditetapkan pemerintah kepada calon penerima bansos tambahan sudah tepat, akan tetapi tetap harus diperlukan pengawasan dengan sebaik mungkin.
Baca Juga: Keren, Mahasiswa UIN Walisongo Ini Rancang Alat Penentu Arah Kiblat Robotik
Dalam penyaluranya harus diperlukan data yang benar serta akurat. Jika data tersebut terjadi kekeliruan, maka bisa jadi orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial tambahan tersebut malah turut menikmatinya.
Dari hal tersebut, Agus mempertanyakan cara pemerintah untuk mengetahui seseorang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta.
