Network
KILAS KLATEN - Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa.
Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pemerintah Indonesia terus menggenjot pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara tersebut sedang menjadi pekerjaan yang akan diselesaikan oleh pemerintah.
Meskipun begitu, pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara tersebut agaknya kurang lengkap ketika tidak dibarengi dengan persiapan teknis lainnya.
Baca Juga: Wajib Baca! Honorer Dapat Surat Sakti dari Menpan RB, Apa Isinya?
Salah satu persiapan teknis yang sudah dan akan terus dibahas pemerintah adalah penempatan PNS dan PPPK di IKN Nusantara.
Penempatan dan perpindahan PNS dan PPPK ini sedang diwacanakan oleh pemerintah agar dapat menunjang pembangunan yang sedang belangsung di IKN Nusantara.
Dengan adanya penempatan PNS dan PPPK di IKN Nusantara diharapkan dapat mendorong pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Salah satu poin penting bagi perpindahan PNS dan PPPK ke IKN Nusantara adalah bertambahnya rumah dan bangunan fisik yang tentunya juga dapat menunjang perputaran ekonomi di wilayah calon Ibu Kota Negara tersebut.
Selain persoalan perpindahan PNS dan PPPK ke IKN Nusantara, pembangunan IKN juga telah diiringi oleh langkah antisipatif pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengatasi kebijakan baru yaitu penghapusan tenaga honorer 2023.
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah menyiapkan langkah antisipatif atas dampak penghapusan tenaga honorer 2023.
Sebagai informasi bahwa wacana penghapusan honorer 2023 secara resmi akan berlaku pada 28 November 2023.
"Penghapusan honorer atau THL (tenaga harian lepas) akan berdampak pada layanan kami. Kami menunggu aturan terkait itu," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara Amrullah, dikutip dari Antara Senin 7 Agustus 2023.
Amrullah mengatakan bahwa Pemerintah daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menyerap lebih banyak tenaga ASN.
Sebab, sampai saat ini Penajam Paser Utara masih kekurangan ASN, khususnya untuk formasi guru dan tenaga kesehatan (Nakes).
Baca Juga: CPNS dan PPPK 2023 Tak Hanya Diperuntukkan Bagi Honorer, Begini Penjelasan MenPANRB!
Pada 2023, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengusulkan pegawai untuk formasi PNS dan PPPK.
Usulan terkait penembahan tenaga PNS dan PPPK tersebut dimaksudkan agar dapat mendukung kinerj pemerintah di tingkat daerah.
"Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga sedang menunggu keputusan resmi menyangkut masih diperbolehkan atau tidak gaji tenaga honorer pada tahun selanjutnya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD)," tambah Amrullah.
Demikianlah informasi mengenai Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersiap mengatasi dampak penghapusan honorer 2023.***
