KILAS KLATEN - Menteri Koordinator Bidang Pilitik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah mengungkap motif pembobolan data yang dilakukan hecker dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Bjorka.
Menurut Mahfud, data yang telah diretas oleh Bjorka merupakan data yang bersifat umum dan tidak terlalu mengancam stabilitas negara.
"Ini cuma data-data umum yang sifatnya umum dan isinya sampai detik ini belum ada yang (data rahasia negara) dibobol,” kata Mahfud MD, dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengungkapkan bahwa motif dari peretassan atau pembobolan data yang dilakukan oleh Bjorka bukan motif yang membahayakan.
Sebab motifnya merupakan penggabungan dari soal ekonomi, politik hingga jual beli.
“Motif-motif kayak itu tidak ada yang terlalu membahayakan,” ujarnya, dikutip KilasKlaten.com dari Antara.
Baca Juga: Akun Twitter Suspend Lagi, Bjorka Minta Netizen Jangan Khawatir
Mahfud MD juga membandingkan serangan siber pada pemerintahan SBY, dimana serangan Bjorka saat ini tak terlalu berbahaya.
Saat itu, lanjutnya, banyak data sensitif yang bocor di situs WikiLeaks. “Kalau dulu zaman Pak SBY itu ada WikiLeaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa, dengan perdana menteri Australia, tersebar,” ujarnya.
Meski demikian, Mahfud memastikan terhadap masyarakat bahwa pemerintah telah serius dalam menangani kasus kebocoran data ini.
“Kami akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini,” ucap dia.
Hai ini dibuktikan dengan dibentuknya tim khusus atau satgas perlindungan data terkait maraknya pembobolan data seperti yang dilakukan Bjorka.
Baca Juga: Ngeri! Hecker Bjorka Ancam Bocorkan Dokumen Rahasia Jokowi Termasuk Surat dari BIN
Satgas Perlindungan Data
Tujuan pembentukan satgas ini dilakukan sebagai upaya kewaspadaan pemerintah agar berhati-hati dalam melindungi dan mengamankan data.
Satgas perlindungan data sini dibentuk dengan melibatkan Menkopolhkam Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala BIN, Kepala BSSN, hingga Kapolri.
Adapun pembentukan satgas sini dilatar belakangi dari dua faktor.
Faktor Pertama yakni, dengan adanya peretasan yang dilakukan Bjorka menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih.
Dan yang kedua merupakan bentuk amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahskan bersama DPR RI.***