Network
Baca Juga: Langsung Cair! Cara Dapat Pinjaman BRI Online Rp 20 Juta Tanpa Jaminan
Fintech menjadi salah satu solusi tingginya credit gap di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat unbanked dan underserved yang mencapai Rp1.650 triliun per 2018, selain itu diperkirakan bisa mendorong ekonomi digital hingga Rp2.036 triliun pada 2025.
Namun untuk mencapai itu semua ternyata banyak persoalan yang terjadi pada hukum di industri Fintech, titik lemah yang paling rawan dengan majunya Fintech yaitu perlindungan konsumen.
Hal ini berkaca dari banyaknya Industri keuangan digital justru merugikan masyarakat dengan maraknya layanan Fintech ilegal, belum lagi bunga pinjaman yang tinggi hingga pencurian data pribadi melalui ponsel konsumen bisa menimbulkan dampak buruk.
Modus penyelenggara Fintech ilegal biasanya dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa peduli aturan perundang-undangan.
Padahal, setiap pendirian Fintech yang telah terdaftar/berizin dari OJK dilarang mengakses daftar pribadi dan informasi lainnya dari smartphone pengguna yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna.
Baca Juga: Perbaiki Skor Kredit Anda Sebelum Lakukan Pinjaman ke Bank
Pada Februari 2019, Lembaga bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima sekira 3.000 pengaduan masyarakat terkait Fintech ilegal.
Bahkan, OJK yang mempunyai otoritas telah memasukkan Fintech ke dalam survei 2022 sebab sektor ini menduduki peringkat ketiga di bawah perbankan dan industri keuangan non bank dengan 2.019 aduan per 30 September 2022.
Masyarakat dihimbau jangan mudah tertipu kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari dunia Fintech yang sedang marak terjadi sekarang.***
