Network
Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pajak impor ini tidak langsung dibebankan pada penjual di toko online, melainkan pada pembeli barang dari luar negeri. Artinya, penjual tidak memiliki tanggung jawab langsung terkait pembayaran pajak impor ini. Oleh karena itu, dalam bisnis online shop, penjual hanya perlu memastikan bahwa proses impor barang berjalan lancar untuk memenuhi kewajiban pajak yang ada di tangan pembeli barang tersebut.
Baca Juga: Tesla Ungkap Bahwa Semua Model 3 Sekarang Memenuhi Syarat Untuk Dapat Kredit Pajak
3. Pajak Penghasilan Pasal 23, 26, dan 21
Pajak Penghasilan Pasal 23, 26, dan 21 merupakan jenis pajak yang terkait dengan transaksi jasa atau komisi yang dilakukan di dalam platform marketplace. Ketiga jenis pajak ini berperan dalam pemotongan atau pemungutan pajak atas biaya jasa yang dibayarkan kepada perusahaan atau individu yang memberikan jasa melalui marketplace.
Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam negeri yang berupa bunga, royalti, hadiah, atau pembayaran atas jasa tertentu. Sementara Pasal 26 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak non-pribadi yang bukan merupakan pengusaha tetap dalam negeri.
Selanjutnya, Pasal 21 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan wajib pajak, seperti penghasilan yang diterima oleh influencer atau pihak lain yang bekerja sama dengan marketplace.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual dalam bisnis online shop, terutama jika mereka telah mencapai status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omset di atas batas tertentu. PPN ini dikenakan pada pihak yang memberikan jasa atau penjual luar negeri kepada pembeli di Indonesia. Sebagai PKP, penjual di toko online bertanggung jawab untuk memungut PPN dari pembeli saat transaksi terjadi. Kemudian, dana PPN yang terkumpul harus disetorkan ke kas negara.
Penting untuk dicatat bahwa PPN ini tidak langsung dibebankan pada penjual itu sendiri, melainkan pada pembeli. Namun, penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa PPN tersebut dipungut dengan benar dan disetorkan ke otoritas pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk penjual online shop untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan kepatuhan dalam menjalankan bisnis mereka.
Selain itu, bagi penjual yang belum mencapai status PKP, mereka juga harus tetap memperhatikan batas omset yang ditetapkan dan siap untuk mengajukan diri sebagai PKP ketika omset mereka mencapai batas tertentu. Dengan demikian, penjual dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efektif dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang.
Demikian 4 jenis pajak online shop yang wajib diketahui. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak Jakarta bagi yang tinggal di sekitar ibukota untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis pajak ini sangat penting bagi pelaku usaha online untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku dan menjalankan bisnis mereka secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.***
