Network
Kilas Klaten – Google menentang rancangan undang-undang yang akan mewajibkan layanan online untuk menerapkan pemeriksaan usia dalam kerangka kerja baru yang berteori tentang bagaimana perusahaan teknologi seharusnya melakukan pendekatan terhadap keselamatan anak-anak secara online.
Kerangka kerja yang diberi judul "Kerangka Kerja Legislatif untuk Melindungi Anak-anak dan Remaja Online" ini merupakan tanggapan perusahaan teknologi raksasa Google ini terhadap proposal keamanan online anak yang diajukan oleh kongres.
Dalam prinsip-prinsipnya, Google menolak kebijakan yang mengharuskan layanan online untuk memverifikasi usia pengguna sebelum mengizinkan mereka mengakses platform mereka. Sebagai contoh, Utah mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk mulai mewajibkan perusahaan media sosial untuk memverifikasi usia pengguna yang ingin mempertahankan atau membuka akun.
Baca Juga: Pengguna Google Meet Kini Dapat Melakukan Streaming Rapat Video Grup Dalam Full HD
Google mengatakan bahwa kebijakan verifikasi usia seperti itu akan menyebabkan trade-off dan mungkin membatasi akses ke informasi penting.
"Model legislasi yang baik - seperti yang didasarkan pada prinsip-prinsip desain yang sesuai dengan usia - dapat membantu membuat perusahaan bertanggung jawab untuk mempromosikan keamanan dan privasi, sambil memungkinkan akses ke pengalaman yang lebih kaya untuk anak-anak dan remaja," tulis perusahaan dalam sebuah posting blog yang mengumumkan kerangka kerja tersebut.
Perusahaan ini menyatakan bahwa "metode yang mengganggu data," seperti verifikasi dengan ID pemerintah, harus dibatasi pada layanan "berisiko tinggi" yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, atau pornografi.
