Network
KILAS KLATEN - Penindakan aksi-aksi kekerasan terhadap anak-anak Papua masih terus terjadi, dalam catatannya aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum KSB dan oknum TNI.
Aksi-aksi kekerasan yang terjadi adalah bukti rendahnya tingkat kesadaran akan Hak Asasi Manusia dalam jiwa mereka.
Melansir dari Antara Kakanwil Komnas HAM Papua Frits Ramandrey mengatakan pihaknya menyerukan agar segala tindakan kekerasan terhadap anak-anak Papua dihentikan, termasuk anggota TNI yang terlibat harus dimintai pertanggung jawaban sesuai hukum.
“Sehingga kami juga meminta pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar melakukan upaya pemulihan guna menciptakan iklim hidup yang kondusif tanpa kekerasan,” kata Frits
Frits juga mengatakan agar Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dan aparat keamanan tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan.
“Kekerasan terhadap seorang warga sipil di Yahukimo pada 19 Juli 2022 dimana diduga kuat pelaku merupakan anggota KSB,”katanya.
Baca Juga: Kominfo Dorong Literasi Digital untuk Kebangkitan SDM dan Ekonomi di Papua
Sedangkan kekerasan lain yang dilaporkan diduga kuat dilakukan oleh pihak TNI yang berada di Kabupaten Keerom menyebabkan tiga orang anak mengalami luka-luka dan satu lainnya dinyatakan kritis.
“Kekerasan terhadap tiga orang anak di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom yang diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI yang mengakibatkan tiga orang anak mengalami luka-luka dan satu diantaranya dinyatakan kritis,” tambahnya.
Frits juga mengatakan janganlah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menindak anak-anak Papua.
Justru dengan banyaknya aksi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan baik yang dilakukan oleh oknum KSB ataupun oknum anggota TNI menunjukan rendahnya tingkat kesadaran HAM yang mereka miliki.
Ia juga menambahkan jika masih terus terjadi aksi-aksi kekerasan justru akan menyebabkan masalah lain.
Baca Juga: Ma’ruf Amin : Kopi Papua Menjadi Produk Unggulan Indonesia dan Harus Mendunia
Bukannya menyelesaikan masalah, yang ada aksi-aksi dendam oleh korban justru akan semakin membumi dan menjadi perselisihan yang panjang.
“Sehingga kami menyampaikan catatan, antara lain tindakan kekerasan yang berulang setiap tahun di Tanah Papua menunjukan bahwa tingkat kesadaran HAM belum membaik seperti yang diharapkan. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah justru hanya melahirkan kekerasan baru,” terangnya.
