Network
Tema kajian yaitu kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Simfoni PPA periode 1 Januari-21 Agustus 2020 terkait, ada 3.605 kasus kekerasan perempuan.
Baca Juga: Keberagaman Masyarakat Indonesia, Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP Halaman 120 Uji Kompetensi Bab 4
Di Indonesia, aturan perundang-undangan yang melindungi hak perempuan di antaranya:
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pihak yang terlibat dalam tema kajian yaitu korban, pelaku, penegak hukum, pengada layanan.
Contoh kasus sesuai tema yaitu seorang wanita warga Boyolali mengalami kekerasan oleh perwira polisi.
Kasus tentang pelecehan terhadap wanita warga Boyolali mengalami kekerasan oleh perwira polisi.
Tokoh yang terlibat pada kasus ini yaitu wanita warga Boyolali (korban), Kasatreskim Polres Boyolali (pelaku), Kapolda Jawa Tengah.
Peristiwa terjadi pada 26 Desember 2021.
Kejadian berlangsung di Polres Boyolali.
Pelaku mengejek korban, yang merupakan korban pemerkosaan ketika membuat laporan ke Polres Boyolali. Ejekan tersebut bernada melecehkan.
Kasus diselesaikan dengan pencopotan jabatan pelaku dan turunnya perintah kepada Ditreskrimum Polda Jateng untuk memberikan pelayanan terhadap pelaporan korban.
Berdasarkan tema kajian yaitu kekerasan terhadap perempuan, kita dapat melakukan wawancara. Narasumber yang bisa digunakan yaitu perempuan usia 25-44 tahun dan Komnas perempuan.
Pedoman wawancara yaitu sebuah panduan yang dibuat oleh pewawancara untuk melaksanakan wawancara yang terstruktur.
Pedoman observasi yaitu sebuah panduan yang mengarahkan pemeriksa terhadap hal yang perlu dilakukan secara sistematis saat proses observasi.
Kesimpulan untuk kasus kekerasan wanita di Indonesia, yaitu masih banyak pelanggaran hak dan ketimpangan kesempatan yang merugikan perempuan. Adanya pandangan bahwa perempuan bersifat lemah menyebabkan perempuan sering mengalami kekerasan. Perlunya kesetaraan gender supaya perempuan dapat mendapatkan HAM setara dengan laki-laki.
