Network
KILAS KLATEN - Pemerintah akhinya memutuskan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen untuk tembakau jenis SKM, SPM, dan SKP pada tahun 2023-2024 mendatang.
Komoditas dengan konsumsi terbesar kedua di masyarakat Indonesia setelah beras dan jenis lauk-pauk seperti telur, tahu tempe ini tiap tahunnya terus mengalami kenaikan cukai, atau bisa dikatakan bahwa rokok adalah komoditas non pangan yang angka konsumsinya sangat besar.
Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau akan berlaku pada golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Pangan (SKP) akan berbeda sesuai golongannya.
Dalam penetapan cukai hasil tembakau (CHT) pemerintah menyusun berbagai instrument cukai dengan mempertimbangan beberapa aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan produksi rokok hingga sampai ke konsumen.
Baca Juga: Sri Mulyani: Rumah Tangga Miskin Lebih Pilih Beli Rokok Daripada Telur, Ayam hingga Tahu dan Tempe
Aspek yang dipertimbangkan mulai dari tenaga kerja pertanian, hingga industri rokok mulai dari pra produksi hingga pendistribusian ke konsumen.
Presiden Jokowi meminta agar kenaikan tarif tidak hanya terjadi pada CHT, tetapi menyasar juga jenis rokok elektrik dan produk pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL).
“Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 peresn untuk HTPL. Sedangkan untuk rokok elektrik kenaikan tarif cukai akan berlangsung terus selama lima tahun kedepan” , lanjut Menkeu.
Dari pernyataan Sri Mulyani Indrawati yang beberapa hari terakhir lalu yang banyak mendapatkan respon dari netizen Indonesia yaitu bahwa tembakau (rokok) menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras.
