Network
KILAS KLATEN - Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menyoroti konsumsi rokok masyarakat miskin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi kebutuhan pokok.
Dalam upaya hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk menaikkan Cukai Rokok dengan berbagai pertimbangan, salah satunya permasalahan ini.
"Dengan mempertimbangkan, pertama, bahwa untuk menurunkan prevalensi anak-anak yang merokok untuk menuju kepada target RPJM yaitu 8,7 persen," ucap Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Menteri Keuangan Mengenai Kebijakan Cukai rokok di Istana Bogor.
"Kedua, mengingat bahwa konsumsi rokok menjadi konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin dengan mencapai 12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat pedesaan," ungkap Menteri Keuangan.
Baca Juga: Bea Cukai Naik 10%, Begini Harga Rokok Tahun 2023
Hal ini menjadi pertanda buruk karena konsumsinya melebihi konsumsi protein seperti seperti telur dan ayam serta tahu tempe yang menjadi konsumsi pokok setelah beras yang dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, alasan selanjutnya menjadi salah satu risiko peningkatan stunting dan kematian, sehingga dengan kenaikan cukai rokok masyarakat mampu mengurangi konsumsinya.
"Juga diketahui bahwa rokok telah menjadi salah satu untuk meningkatkan risiko stunting dan juga kematian," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah pun sepakat dalam memutuskan naiknya cukai rokok, sehingga konsumsinya akan jauh lebih sulit dijangkau oleh masyarakat.
