Network
KILAS KLATEN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya penutupan perusahaan, menyusul berita terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai industri tekstil di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Menurut Bahlil yang dilansir dari situs berita ANTARA, meski beberapa bisnis sudah tutup, masih ada perkembangan industri baru yang serupa di daerah lain.
“Data kami menunjukkan bahwa benar telah terjadi penutupan di satu wilayah provinsi, tapi buka di provinsi lain.”
Dirinya juga mengkritik terhadap judul berita di berbagai media terkesan berlebihan dalam menuliskan berita.
Baca Juga: Usai PHK 11 Ribu Karyawan, Begini Permintaan Maaf Mark Zuckerberg
“Judul di media ngeri-ngeri sedap. Katanya terjadi PHK massal, padahal yang tutup cuma dua perusahaan. Itu saya cek, dan itu cuma relokasi saja,” ujarnya dalam kegiatan temu media di Nusa Dua, Bali, Senin 14 November 2022.
Bahlil mengungkapkan, izin usaha di Jawa Tengah diberikan setelah penutupan perusahaan Jawa Barat tersebut.
Artinya, meski pekerjaan bisa di-PHK di Jawa Barat, pekerjaan baru bisa tercipta di Jawa Tengah.
Dia mencontohkan, pabrik sepatu atau pakaian di Jawa Barat, bisa tutup karena tingginya biaya operasional termasuk tingginya upah pekerja di daerah tersebut.
Baca Juga: Jika Upah Minimum 2023 Naik Diatas 8 persen, Pengusaha Akan Melakukan PHK?
Sedangkan keuntungan perusahaan, bergantung pada pendapatannya.
“Bagi saya selama mereka di wilayah Republik Indonesia, oke-oke saja. Yang kita khawatirkan itu, tutup di Jabar, pindah ke negara lain,” imbuhnya.
Bahlil memberikan gambaran sederhana mengenai pengeluaran modal atau dikenal dengan Capital expenditure (capex) dalam suatu bidang usaha.
Capex adalah salah satu jenis pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, terutama yang telah berskala besar.
Baca Juga: Facebook Perusahaan Meta Bakalan PHK Besar-Besaran Dalam Waktu Dekat
Anggaran capex sebuah perusahaan pun relatif besar sehingga perlu direncanakan dengan sangat baik melalui berbagai pertimbangan, baik dari segi nominal maupun fungsionalitas.
“Kalau capex dia sudah tinggi di satu wilayah, dia akan mencari daerah lain yang capex-nya lebih rendah. Nah kebetulan di Jawa Tengah itu upaya tenaga kerja murah, operasional murah,” kata Bahlil.
Tidak hanya itu, Bahlil juga memberikan pengertian tambahan mengenai isu yang dibahas.
“Harga nasi pecel di Jateng dan Jabar beda, tenaga kerja beda, sewa beda, jadi mereka tutup sebagian di Jabar tapi mereka bangun di Jateng,” ungkapnya.
Bahlil mengakui, dirinya memang perlu melakukan pemeriksaan dan pencocokan bersama Kementrian Perindustrian (Kementerin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait isu PHK massal.
Baca Juga: Lagi! PHK Massal Kembali Terjadi, Kini Giliran Philips Lay Off 400 Karyawan
Namun, menurut mantan ketua HIPMI tersebut, memindahkan perusahaan dari satu daerah ke daerah lain saat masih di tanah air seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Bahlil juga menilai hal itu wajar dalam industri padat karya. Namun, dia menegaskan, meski ada penurunan investasi di suatu daerah, di sisi lain, investasi baru juga berdatangan di daerah lainnya.***
