Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 di 30 Provinsi: Tertinggi DKI Jakarta, Jawa Tengah Paling Rendah

KILAS KLATEN - Pengumuman UMP 2023 disetiap daerah sudah diumumkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin 28 November 2022.

 

Kenaikan UMP terbesar dipegang Sumatera Barat dengan sebesar 9,15 persen dan kenaikan UMP terkecil dipegang oleh Sumatera Utara 5,24

 

sedangkan DKI Jakarta menduduki posisi UMP tertinggi sebesar Rp4.641.854 dan Jawa Tengah menduduki UMP terendah dengan sebesar Rp 1.958.169

 

Ini merajuk pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 dengan isi penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10%

 

Sementara itu, tercatat tinggal 8 daerah yang belum mengumumkan UMP 2023 adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

 

 

Hingga hari ini sudah ada 30 Provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2023.

 

Berikut daftar lengkap 30 daerah yang sudah menetapkan UMP 2023, dari yang tertinggi hingga terendah yang Kilas Klaten rangkum:

 

1. DKI Jakarta

 

Ibukota Jakarta menetapkan UMP tahun 2023 naik 5,6 persen atau Rp259.944 dari UMP 2022 yang sebelumnya Rp4.901.798 menjadi Rp4.641.854

 

2. Bangka Belitung

 

Pemprov Babel menetapkan UMP tahun 2023 naik 7,15 persen atau Rp233.595 dari UMP 2022 yang sebelumnya Rp3.264.884 menjadi Rp3.498.479

 

3. Sulawesi Utara

 

Sulawesi Utara menetapkan UMP tahun 2023 naik 5,24 persen dari UMP 2022 yang sebelumnya Rp3.310.723 menjadi Rp3.485.000

 

4. Aceh

 

Aceh menetapkan UMP tahun 2023 naik 7,8 persen atau Rp. 247.206 dari UMP 2022 sebelumnya Rp. 3.166.460 menjadi Rp. 3.413.666

 

 

5.  Sumatera Selatan

 

Sumatera Selatan menetapkan UMP tahun 2023 naik 8,26 persen atau 

Rp259.731 menjadi Rp3.144.446

 

6. Sulawesi Selatan

 

Sulawesi Selatan menetapkan UMP tahun 2023 naik 6,9 persen Atau 

Rp 219.000 menjadi Rp3.385.145

Penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi serta regulasi tentang pengupahan. 

Salah satunya adalah Permenaker Nomor 18 tahun 2022. "UMK ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota atas hasil sidang pleno Dewan Pengupahan kabupaten/kota.

Baca Juga: UMK Jateng 2023 Diumumkan Akhir November Ini, Semarang Masih yang Tertinggi

Ada beberapa faktor yang menjadi penetapan UMP disetiap daerah, tertuang di Aturan Pengupahan UU cipta kerja yang pertama Perhitungan didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Yakni meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, di mana penyesuaiannya dilakukan setiap tahun.

Itulah daftar UMP tertinggi dan terendah.***