Network
KILAS KLATEN - Sumber Dana APBD perubahan Kabupaten Klaten tahun 2022 digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH).
Penyaluran bantuan tersebut digelar secara simbolis di Gedung Sunan Pandanaran Klaten oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, hari Kamis, 8 Desember 2022, kemarin.
Pramana Agus Wijanarka, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Kabupaten Klaten, mengatakan berdasarkan pendataan hingga akhir 2021 jumlah RTLH di Klaten mencapai 18.011 unit.
Di Klaten sendiri, penanganan RTLH dilakukan secara simultan, dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan pihak-pihak lain yang concern dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
Ia menyampaikan laporan dalam kegiatan sosialisasi bansos RTLH bahwa keberadaan papan atau rumah layak huni menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
Selain itu rumah layak huni merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk andil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Klaten.
Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat penerima manfaat bansos rehab RTLH.
Pemkab Klaten pada tahun 2022 telah menganggarkan kegiatan bansos rehab RTLH sebanyak 35 unit pada APBD murni tahun 2022 di lokasi kegiatan TMMD maupun KBMKB.
Sementara pada APBD perubahan tahun ini, Pemkab Klaten menganggarkan rehab RTLH sebanyak 552 unit yang tersebar di lokasi penanganan desa dengan tingkat kemiskinan ekstrim. Sementara nilai bantuan sebesar Rp 12 juta per unit RTLH sasaran.
“Pemkab Klaten secara bertahap terus mencurahkan perhatian terhadap RTLH. Kegiatan ini sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan di desa-desa tersebut,” ungkapnya.
Pramana menambahkan selain dari APBD, baik murni maupun perubahan, tahun ini juga disalurkan bansos rehab RTLH dari berbagai sumber lainnya. Seperti Baznas, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
“Sehingga total RTLH yang direhab mencapai 1.715 unit,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan di tahun 2022 Pemerintahan Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran perbaikan rumah tidak layak ini difokuskan ke 25 desa miskin ekstrim yang terletak di lima kecamatan.
Ia berharap kegiatan ini turut menggerakkan elemen masyarakat yang di desa untuk membantu masyarakat yang mendapatkan alokasi RTLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan sistem gotong royong.
"Dengan sistem gotong royong dan bantuan stimulan ini, insya Allah, rumah yang tadinya mungkin tidak layak atau rumah yang tidak sehat, rumah bapak dan ibu semuanya sudah bisa ditempati dengan keluarga dengan penuh kenyamanan dan insya Allah sehat,” ungkapnya.***
