Jawaban Apakah Pernah Penemukan Pasal Dalam UU Di Tingkat Nasional Atau Daerah Yang Tidak Sesuai Pancasila

15 Desember 2022, 05:10 WIB
Jawaban Apakah Pernah Penemukan Pasal Dalam UU Di Tingkat Nasional Atau Daerah Yang Tidak Sesuai Pancasila /tangkapan layar/

KILAS KLATEN - Berikut ini adalah jawaban Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?, yang sedang dicari para siswa sebagai bentuk penyelesaian soal.

Soal Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya? terdapat pada mata pelajaran pkn kelas 10 kurikulum merdeka.

Pada buku paket PKN kelas 10 SMA Cetakan pertama, 2021 Kurikulum Merdeka yang disusun oleh Abdul Waidl, dkk terbitan Kemendikbud.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Halaman 196 Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Uji Pemahaman Sengketa Batas Wilayah

Dengan adanya Pembahasan ini para siswa di harap dapat mengerti dan paham akan Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya? dalam pembelajaran yang sedang berlangsung.

Berikut simak pembahasannya, bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengerjakan soal tersebut.

Soal

Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Halaman 118 Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Uji Pemahaman Produk dan Hierarki Undang-Undang

Pembahasan

pernah, pada UU parpol yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Iya, saya pernah menemukan bunyi pasal ataupun bunyi ayat dalam perundang-undangan baik pada tingkat daerah atau nasional yang tak bersesuaian dengan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan yang ada di atasnya.

Pasal tersebut salah satunya adalah Pasal 165 UU tentang Cipta Kerja. Pasal ini mengatur pemberian pesangon dengan jumlah yang sangat rendah sehingga menurut saya masih perlu dikaji sebab terindikasi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J yang bersinggungan dengan keadilan sosial.

Baca Juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 131 Kurikulum Merdeka Rajin Berlatih, Produktivitas Berkarya dan Semangat

Tentu pembayaran pesangon yang sangat rendah (bahkan penghapusan jika perusahaan pailit) sangat menciderasi prinsip keadilan sosial.

Jika kita lakukan pencarian, pada dasarnya ada banyak sekali pasal atau ayat-ayat yang diyakini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Meski secara formil boleh jadi tidak namun ayat-ayat ini secara materil bisa menggiring pada tindakan yang tak bersesuaian dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.

Padahal seharusnya, segala produk hukum harusnya bersesuaian dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertulis paling utama di Indonesia.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Halaman 131 Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Uji Pemahaman Identitas Individu dan Kelompok

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pun juga memiliki hierarki tersendiri di mana aturan yang ada di bawah tak boleh menyalahi atau bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

  1. UUD 1945 atau panjangnya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. PP atau Peraturan Pemerintah.
  5. Perpres atau Peraturan Presiden.
  6. Perda provinsi atau Peraturan Daerah Provinsi.
  7. Perda Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Halaman 140 Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Uji Pemahaman Menghargai Keragaman Identitas

Demikian pembahasan mengenai jawaban Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?. Seperti itulah sedikit pembahasan Semoga dapat dijadikan referensi dan menambah ilmu kita.

Disclaimer: artikel pembahasan ini hanya untuk membantu siswa SMA belajar PKN. Kebenaran kunci jawaban ini tidak mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan ada jawaban lainnya.***

Editor: Fajar Sidik Nur Cahyo

Sumber: buku.kemdikbud.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler