Network
KILAS KLATEN - Berikut dibawah ini merupakan contoh tes perangkat desa pilihan ganda dengan materi pemahaman UUD 1945.
Pada tahun 2022 ini tes perangkat desa meliputi test asesmen, test akademik secara tertulis, tes wawancara, tes pidato serta Praktik komputer.
Akan tetapi materi tes mungkin akan berbeda setiap daerahnya.
Dalam tes seleksi perangkat desa, terdapat materi tes tertulis yang diujikan. Materi tersebut berupa tes bahasa indonesia, tes pemerintahan desa, tes pengetahuan umum serta undang-undang desa.
Baca Juga: 15 Contoh Soal Tes Perangkat Desa Tentang Pemahaman Materi Pancasila
Berikut ini beberapa contoh tes perangkat desa materi UUD 1945 yang dirangkum dari beberapa sumber disertai kunci jawaban.
1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….
A. 10 November 2001
B. 10 Agustus 2002
C. 18 Agustus 2000
D. 19 Oktober 1999
E. 10 November 2002
Jawaban : B
2. Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….
A. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
C. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
D. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
E. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban : E
3. Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….
Baca Juga: 25 Contoh Soal Tes Perangkat Desa 2022 ,Materi Pemerintahan Desa Beserta Kunci Jawaban
A. kebebasannya
B. kedaulatannya
C. kemerdekaannya
D. kebangsaannya
E. kenegaraannya
Jawaban : C
4. Unda ng-Undang Da sar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….
A. Pasal 28A
B. Pasal 28B
C. Pasal 28C
D. Pasal 28E ayat (1)
E. Pasal 28E ayat (3)
Jawaban : E
5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
A. mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
C. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
D. menyatakan perang, m em buat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
E. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Jawaban : A
6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK) D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Jawaban : A
Baca Juga: 35 Contoh Soal Tes Perangkat Desa, Tes Tertulis Pilihan Ganda Beserta Kunci Jawaban
7. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Jawaban : C
8. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…
A. keistimewaan daerah
B. kepentingan daerah
C. kepentingan nasional
D. kekhususan dan keragaman daerah
E. kepentingan daerah dan nasional
Jawaban : D
9. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat- lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Kehakiman
D. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Jawaban : A
10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…
A. Presiden
B. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D. Mahkamah Agung (MA)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Jawaban : E
Baca Juga: 20 Contoh Soal Tes Tertulis Perangkat Desa 2022 Beserta Kunci Jawaban
11. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Maj el i s Perm us yawaratan R akyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?
A. 20 hari
B. 30 hari
C. 60 hari
D. 70 hari
E. 90 hari
Jawaban : C
12. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan pemerintah adalah ….
A. mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu
B. tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
C. menunggu keputusan Dew an Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
D. menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
E. merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban : D
Baca Juga: Jelang Pendaftaran, Berikut Jadwal Lengkap dan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Klaten
13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas .…
A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Daerah. Jawaban : B
14. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal .…
A. Pasal 10
B. Pasal 11 (1)
C. Pasal 11 (2)
D. Pasal 12
E. Pasal 13
Jawaban : B
15. Pasa l 18 ayat ( 2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ....
A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
C. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
E. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Jawaban : A
Baca Juga: Tak Hanya Jago IT, Sri Mulyani Tegaskan Perangkat Desa Terpilih Harus Punya Attitude
Berikut diatas merupakan contoh soal tes perangkat desa dengan materi tes tentang pemahaman UUD 1945 yang dapat digunakan sebagai latihan untuk menambah pengetahuan.
- artikel ini tidak menjamin jawaban yang diberikan benar 100 persen.***
