Pengertian Hierarki Perundang-undangan dan Hubungan Antar Regulasi di Indonesia

KILAS KLATEN - Hierarki dan hubungan antar regulasi di indonesia telah tertuang dalam Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bagian III, yang berisikan Jenis, Hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa jenis salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Udang-undang dasar 1945 ini telah mengatur bangsa ndonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang.

Dengan adanya hierarki ini peraturan-peraturan akan lebih tertata dan meminimalisir adanya tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya.

Berikut kita akan membahas tentang arti, contoh, manfaat hierarki dan hubungan antar regulasi.

Baca Juga: Soal dan Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP Halaman 29 Uji Kompetensi Penerapan Pancasila Masa Awal Kemerdekaan

Apakah yang Dimaksud dengan Hierarki dan Hubungan Antar Regulasi?

Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
(c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(d) Peraturan Pemerintah;
(e) Peraturan Presiden;
(f ) Peraturan Daerah Provinsi; dan
(g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh adanya hierarki dan hubungan antar regulasi

Mengapa sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah. Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing?

Ini semua terjadi setelah pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah, sejak saat itu hingga kini, diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain.

Baca Juga: Tujuan Konstitusi di Negara Republik Indonesia, Simak Sejarah dan Fungsinya

Berikut ini kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

• Politik luar negeri
• Pertahanan keamanan
• Peradilan
• Moneter dan fiskal
• Agama
• Kewenangan bidang lain, yaitu meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan sumber daya alam (SDA) serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Mengapa Perlu Adanya Hierarki dan Hubungan Antar Regulasi?

Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan.

Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan, yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.

Baca Juga: Mengapa Gerhana Matahari Sebagian Lebih Lama Dibandingkan Dengan Gerhana Matahari Total?

Jadi, antarperaturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus “harmonis” dan memiliki korelasi yang positif

Demikian pembahasan tentang hierarki dan hubungan antar regulasi.

Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Hierarki dan hubugan antar regulasi.***