KILAS KLATEN – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purn Dr. H. Moeldoko S.I.P mengungkapkan, bahwa sekitar 80 persen subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM tidak tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan dalam dialog “Klarifikasi Bersama Jend. TNI Purn. Moeldoko” dengan tema Isu, Krisis, dan Trust Masyarakat”
Dalam program Klarifikasi Forum Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat Media Network atau Pimred PRMN, Moeldoko menyebutkan bahwa demo yang dilakukan mahasiwa dan buruh atas kenaikan harga BBM sebenarnya membela masyarakat menengah ke atas.
Moeldoko juga menyebut, bahwa selama ini 80 persen subsidi BBM hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas.
Baca juga: Cara Daftar BLT BBM 2022 untuk Dapat Bansos Rp600 Ribu, Simak Penjelasan Berikut
Sementara masyarakat kurang mampu, menurutnya, justru tidak menikmati subsidi BBM karena banyak yang tidak memiliki kendaraan.
“Agaknya kurang pas teman-teman mahasiswa dan buruh itu demo. Karena yang diperjuangkan itu orang kaya bukan orang miskin. Buktinya, 80 persen subdidi BBM dinikmati golongan menengah ke atas. Kan ironis itu,” kata Moeldoko dalam dialog “Klarifikasi Bersama Jend. TNI Purn. Moeldoko” pada Sabtu 17 September 2022.
Menurutnya, mahasiwa dan buruh seharusnya tidak hanya melakukan demo, melainkan mengawal aliran subsidi BBM agar tepat sasaran.
“Sekarang adalah bagaimana memperbaiki agar subsidi ini tepat sasaran, memperjuangkan ikut membantu pemerintah agar tepat sasaran. Temen-temen yang demo melihat memperjuangkan siapa? 80 persen subsidi dinikmati orang-orang yang mampu,” kata Moeldoko lebih lanjut.
Moeldoko juga mengajak masyarakat khususnya mahasiwa dan buruh agar selalu jernih dalam melihat kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM.
“Arah pemerintah sangat jelas bahwa pemerintah beri subsidi tepat sasaran. Apakah sekarang tidak tepat? Ada perubahan data karena covid kemarin, karena di DTKS sudah cukup lama. Saat ini sedang perbaikan sistem,” ungkapnya.
Moeldoko juga menjelaskan, bahwa perbaikan sistem seperti pemberlakuan aplikasi MyPertamina saat ini, adalah agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
Salah satu contohnya, ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti kendaraan dengan CC tertentu yang tidak bisa mengisi BBM bersubdidi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini pasokan BBM di Indonesia sangat terbatas, sehingga Indonesia masih mengandalkan impor BBM.
Oleh karena itu, menurutnya, harga BBM sangat bergantung pada harga minyak mentah dunia yang cenderung tidak stabil.
Saat ditanya apakah menaikkan harga BBM bersubsidi bisa menurunkan trust masyarakat terhadap pemerintah, Moeldoko menjawab semua sudah diperhitungkan.
“Pertanyaannya apakah itu sudah dikalkulasi? Sudah pasti. Bahwa presiden selalu berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan rakyat,”ungkapnya.
Baca juga: Sudah Cair, Simak Syarat dan Cara Pencairan BLT BBM di Kantor Pos
Selain menanggapi menanggapi kenaikan harga BBM subsidi, dalam dialog “Klarifikasi Bersama Jend. TNI Purn. Moeldoko” dengan tema Isu, Krisis, dan Trust Masyarakat”, Moeldoko juga menanggapi situasi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Menurutnya, masyarakat harus tetap optimis bahwa Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan. Masalah pangan misalnya, masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi krisis pangan, karena Indonesia memiliki laut dan lahan yang luas.***