KILAS KLATEN - Ombudsman RI buka pintu lebar-lebar kepada pekerja ataupun pengusaha untuk merundingkan bersama dan mencari jalan keluar pasca terbitnya kebijakan UMP terbaru tahun 2023.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng menegaskan bahwa Ombudsman terkait Kebijakan penetapan Upah Minimun Provinsi 2023 perlu adanya partisipasi bersama (meaningful participation)dari semua pihak .
“Kami meminta agar pemerintah segera duduk bersama dengan pelaku usaha dan pekerja untuk mencari jalan terbaik yang mengakomodir kepentingan para pihak. Pemerintah juga perlu mengefektifkan peran pengawas ketenagakerjaan untuk mencermati situasi di lapangan dan mengumpulkan data sebagai bahan pengambilan kebijakan,” kata Robert.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bungkam Ejekan Murahnya UMP Jateng, Susun Skema Investasi Murah
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 terdapat dualisme regulasi yang ditafsirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, pemerintah harus mencermati kepastian hukum guna menghindari benturan kepentingan antara pengusaha dan pekerja.
Robert juga mengatakan saat ini kurangnya partisipasi dari pihak pekerja, serikat kerja masih sangat kecil diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kebijakan.
“Informasi yang kami peroleh , dalam penetapan kebijakan UMP ini perlibatan para pihak terkait masih minim, seperti unsure pemberi kerja, serikat pekerja hingga Dewan Pengupahan. Apabila pada prosesnya ada paritisipasi bermakna dari pihak terkait, maka kebijakan yang diambil juga akan didukung semua pihak,” tambah Robert.
Baca Juga: Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 di 30 Provinsi: Tertinggi DKI Jakarta, Jawa Tengah Paling Rendah
Ombdusman juga menegaskan kepada pemberi kerja atau perusahaan harus tetap menerapkan kebijakan yang layak misalnya pemberian uang pesangon serta uang pengganti yang harus diberikan oleh perusahaan.
“Ombudsman banyak menemukan para pekerja yang terkena PHK langsung terputus dari BPJS Kesehatan. Baik perusahaan maupun BPJS Kesehatan perlu merespons cepat dengan mengalihkan skema kepesertaannya dari pekerja menjadi penerima bantuan iuran BPJS,” katanya
Akhir kata Ombudsman siap menerima segala jenis aduan dari berbagai pihak jika hendak melakukan aduan terkait masalah ketenagakerjaan.
Baca Juga: Sah, UMP Bali 2023 Naik 7,81 Persen atau Rp196.000 Menjadi Rp2.71.672
Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan institusi yang terkait untuk mencari jalan keluar dan mitigasi terhadap permasalahan baru pasca penetapan UMP terbaru tahun 2023.***